Masukan Untuk KU APBD

Untuk KU APBD dan PPA Kab. Kebumen tahun 2011 sebentar lagi harus disusun oleh pemerintah Kab. Kebumen di tengah tengah kondisi fiskal tahun 2010 yang cukup beart. Kalau kita melihat Srtuktur Pendapatan Daerah th 2010 dimana 87,2 % berasal dari dana perimbangan sedang kontribusi pendapatan asli darerah hanya 7,48 %. Kondisi tersebut jelas menunjukan ketergantungan pemerintah kab. Kebumen terhadapap pemerintah pusat masih sangat besar. Untuk itu dalam penyusunan KU APBD 2011 diperlukan trobosan trobosan yang berani, progresif dan terukur baik dari pos pendapatan daerah maupun pada pos belanja daerah.

MENDONGKRAK PENDAPATAN DAERAH

a. Penerimaan Pajak Daerah

1. Lakukan pembentuan perda pajak daerah berdasar pada kajian akan reglasi dan pontensi yang ada dengan tetap memperhatikan iklim investasi yang baik.
2. Seberapa besar capian pendapatan pajak daerah jika dibandingkan dengan hasil kajian potensi pajak daerah, Jika hasilnya belum optimal, segera susun langkah intensifikasi dan extensifikasi
3. Kaji tingkat efektifitas model pengumpulan pajak daerah yang diterapkan sekarang
4. Susun model dan teknik pengumpulan pajak daerah yang efektif dan efesien
5. Berlakukan insentif khusus untuk merangsang peningkatan pendapatan pajak daerah

b. Penerimaan Restribusi Daerah

1. Lakukan pembentuan perda restribusi daerah perdasar pada kajian akan regulasi dan pontensi yang ada dengan tetap memperhatikan iklim investasi yang baik.
2. Seberapa besar capian pendapatan restribusi daerah jika dibandingkan dengan hasil kajian potensi restribusi daerah ?
3. Jika hasilnya belum optimal, segera susun langkah intensifikasi dan extensifikasi
4. Kaji tingkat efektifitas model pengumpulan restribusi daerah yang diterapkan sekarang
5. Susun model dan teknik pengumpulan restribus daerah yang efektif dan efesien
6. Berlakukan insentif khusus untuk merangsang peningkatan pendapatan pajak daerah

c. Perbaiki Kinerja BUMD

1. Perbaiki kinerja Perusda

d. Penjualan asset daerah yang dipisahkan

1. Perbaiki Sistem Managemen Aset Daerah
2. Perbaiki system perawatan asset daerah untuk meningkatkan nilai purna jual
3. Lakukan inventarisasi dengan baik asset asset daerah yang mau dijual
4. Lakukan penjualan asset daerah dengan cara lelang terbuka.

e. Pendapatan Bunga

1.  Lakukan management dengan cashflow yang baik
2. Tanamkan deposito hanya pada bank yang memberikan interes tertinggi

f. Fasilitas social dan umum

1. Lakukan perbaikan pemasaran ratih TV

g. Intesifkan pengembalian uang yang bocor

1. Intesifkan pengawasan oleh itwilkab.
2. Intensifkan upaya upaya pengembalian dana yang bocor

BERHEMAT PADA BELANJA DAERAH

Pada pos ini beberapa item anggaran yang bisa dihemat menurut kami adalah.

a. Pos Belajanja Bahan Pakai Habis

1. Hitung kembali secara cermat volume barang yang dibutuhkan sehingga sesuai dengan kebutuhan
2. Untuk pengadaan bahan pakai habis yang tidak dipihak ketigakan turunkan indek harganya 10 % dari indek harga bupati ( karena indek harga bupati sudah mencakup keuntungan )

b. Belanja Jasa Kantor

1. Lakukan penghematan pengunaan listrik, air dan telpon.

c. Belanja Makan dan Minum

1. Kurangi belanja makan minum untuk kegiatan kegiatan internal, setiap rapat tidak mesti semuanya harus pakai makan siang. Untuk rapat rapat yang tidak berat cukup dianggarkan snak.
2. Untuk belanja makan dan minum yang tidak di pihak ketigakan standar harga bisa diturunkan dari standar harga bupati.

d. Belanja Perjalanan dinas

1. Mengurangi frekuensi perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah. Melakukan perjalanan dinas hanya untuk kegiatan kegiatan yang sangat mendesak.
2. Mengurangi jumlah personel yang melakukan perjalanan dinas misal kalau cukup satu orang mengapa harus berdua.
3. Khusus untuk perjalanan dalam daerah indek harganya bisa diturunkan dari standar harga bupati.

e. Belanja Pegawai Pada Belanja langsung Lakukan penghematan dengan cara

1. Menurunkan harga satuan untuk pos honarium, dalam kondisi sulit dan demi kentingan masyarakat harusnya mereka sadar diri untuk tidak mematok standar harga sama dengan standar harga bupati ya turunkan 5 s/d 10 %, ingat hampir 1/3 penduduk kita masih miskin,
2. Kuarangi volume untuk honorarium misal kalau tadinya jumlah panitianya lima kurangi jumlahnya menjadi 3 s/d 5 resikonya memang bebanya menjadi lebih berat tapi hitunglah itu sebagai bentuk perjuangan, ingat betapa masyarakat bersemangat bergotongroyong dan bersawadaya untuk membangun daerah.