Kamis, 13 Maret 2014

UU DESA DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sebagaian besar penduduk Indonesia berdomisili di perdesaan dan mendiami 72.944 Desa  yang tersebar dari sambang sampai meraoke, namun demikian tingkat kesejahteraan penduduk yang berdomisi di perdesaan masih dibawah kesejahteraan penduduk yang berdomisi di perkotaan. Wajah perdesaan, adalah wajah keterbelakangan, terisolir dan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, jumlah  penduduk miskin di pedesaan mencapai  17,919.46 juta sedang jumlah penduduk miskin di perkotaan sebesar 10,634.47, jumlah  penduduk miskin desa dan kota sebesar 28,553,93 Juta. 
Dan jika di lihat dari prosentasi kemiskinan di tingkat desa mencapai 14,42 % jauh lebih tinggi dari prosentase penduduk miskin di perkotaan yang hanya 8,52 %. Tidak ada pilhan lain, pengurangan kemiskinan di perdesaan haruslah menjadi prioritas.
UU Desa  secara subtantif memberikan arahan dan peluang agar desa menjadi  subyek dalam penanggulangan kemiskinan.

1.                  1. Memberikan Kewenangan yang Memadai.
Dalam Pasal 18 disebutkan ” Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa “ . Inisebuah kewenangan yang cukup menjadi dasar desa merencankan, melaksanakan, memonitoring dan mengevalasi program penanggulangan kemiskinan  dengan pendekatan partisipatif
2. Mereform Paradigma Pembangunan Desa
Paradigma pembangunan Desa selama ini  sangat bias infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, talud, tugu dan balai desa sedangkan pemunuhan kebutuhan dasar warga masyarakat masih mendapat porsi yang sangat minim. UU No 14 Tahun 2014 dengan meletakan konsep dan tujuan pembangunan desa sebagai mana diatur dalam  Pasal 78 ayat (1)  Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
Ini sebuah konstruksi yang akan  mendorong setiap program, kegiatan serta  aktifitas pembanguan desa diletakan dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki kualitas hidup dan penanggulangan kemisikinan.
1.                  3. Mereform Perencanaan dan Penganggaran Desa
Untuk melaksanakan pembangunan desa harus menyusun perencanaan pembanguanan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun (Pasal 79 ayat (2).  Dalam mennyusun rencana pembangunan tersebut dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4).Jika penilaan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan benar, maka akan memunculkan proram dan kegiatan yang berprespektif pengurangan kemiskinan sebagai priotis karena faktanya kemiskinan memang masih menjadi momok bagi masyarakat desa
 
2.                  4. Membuka Peluang Pendanaan Pembangunan Desa.
Selama ini hampir semua program dan pedanaan penanggulangan kemikinan berasal dari supra desa masih sangat jarang desa mempunyai program dan menggarakan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Pasal 72 ayat (1) memberikan peluang pendanaan yang besar bagi desa, dengan  dana yang besar  tersebut  desa dapat mengimplementasi perencaan mereka dengan baik, tak perlu lagi sibuk membikin proposal untuk program penanggulangan kemiskinan, uang sudah ada di tangan mereka. 
 
Dengan  lahirnya UU No 6  Tahun 2014  menjadikan desa sebagai subjek penanggulangan kemiskinan dan percepatan pengurangan kemiskinan di perdesaan akan menjadi sebuah keniscayaan tentunya dengan syarat kapasitas dan tata kelola yang baik.

Selasa, 04 Februari 2014

MENYONGSONG IMPLEMENTASI UU DESA


Dengan di tetapkanya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bukan berarti kerja-kerja besar untuk mensejahterakan masyarakat desa telah usai. UU Desa ibaratnya adalah sebuah tonggak besar  yang telah berhasil dipancangkan masih panjang jalan untuk sampai pada Desa yang Sejahtera dan Berkeadilan Sosial Agar nantinya implementasi UU Desa  dapat berjalan dengan baik pada tahun 2014 banyak agenda yang harus selesaikan dari tingkat nasional sampai tingkat desa dan dilakukan secara sinergis baik dari pemerintah, pemerintah daerah, program, NGO, serta masyarakat desa.
Beberapa agenda besar yang harus dilakukan pada tahun 2014 ini  menurut hemat  kami adalah sebagai berikut :



No
Agenda  Utama
Ouput
Sumber Dana
Target Waktu
Pelaku Utama
1
Nasional





a.      Pengawalan Penyusunan Regulasi Implementasi UU Desa
Tersusunya PP dan Permen
1.      APBN
2.      Donor
Januari/Juli 2014
Depdagri, NGO, Asosiasli Desa Tingkat Nasional
2
Daerah





a.   Konsoilidasi Pemahaman Pelaku Utama ditingkat Kabupaten
Kesepahaman dan Roadmap Penyiapan Implementasi UU Desa
1.      APBD
2.      NGO
3.      PNPM
Februari
Pemda, NGO, PNPM, Asosiasi Desa Tingkat Kabupaten

b.   Penguatan kapasitas Kasi PM dan Tapem Kecamatan
Semua Kasi PM dan Tapem Kecamatan mempunyai Kecakapam teknis tentang Perencanaan, Pengangaran, Penatausahaan Keuangan, Pelaksanaan Pembangunan, Monitoring , Pelaporan dan Pertangungjawaban serta managemen Aset Desa
1.      APBD Murni/ Perubahan
2.      Dana Pendaping PNPM
3.      Dana RBM
4.      NGO
Februari/Maret
Pemda, NGO

c.    Penguatan  Kapasitas Pemerintahan Desa Tingkat Kecamatan
Semua Kepala Desa dan BPD mempunyai pemahaman tentang Perencanaan, Pengangaran, Penatausahaan Keuangan, Pelaksanaan Pembangunan, Monitoring , Pelaporan dan Pertangungjawaban serta managemen Aset Desa
1.   DOK Perencanaan PNPM
2.   Dana Penguatan Kelembagaan PNPM
Maret/ April
Pemda, NGO,PNPM

d.   Penyusunan Regulasi  
Perda dan Perbub
APBD  Murni/   Perubahan
Agustus/ Desember
Pemda,NGO, Asosiasi Desa Tingkat Kabupaten
3
Desa





a.   Penguatan Kapasitas internal (Workshop / Pelatihan )
1.      Semua Perangkat Desa Mempunyai  kemampuan menyusun anggaran
2.      Pengelola Keuangan Desa mempunyai Ketrampilan teknis dalam penatausahaan Keuangan Desa
APBDes           ( ADD 2014 )
Agustus/ Desember
Pemdes

b.   Konsolidasi  dan Advokasi Kebijakan Tingkat Daerah
Terbentuknya asosiasi Pemdes dan Masyarakat Desa 

Februari / Agustus
Pemdes dan Usur Masyarakat Desa