Senin, 30 November 2009

Nak......belajar tidak mesti harus disekolah

Sore itu, selepas aku pulang kerja

Tiba tiba anakku bertanya dengan mimic yang serius “ Besok setelah aku tamat SD akan melanjutkan dimana ?. Aku terhenyak, tak mengira akan mendapatkan pertanyaan yang menghujam, lama aku terdiam.” Menurutmu harusnya melanjutkan kemana ? “ jawabku sekenanya karena memang masih kebingunangan. “ Ya…. Di sekolah yang bermutu dongk “jawab anaku cepat. Aku tambah berpikir keras, “ bukankah semua sekolah seharusnya bermutu ?” jawabku singkat karena memang masih diliputi rasa kebingungan. “ wah….ayah kok ndak mudeng sih, katanya pak guru sekolah itu ada yang besrtandar biasa biasa aja, ada yang berstandar nasional ada yang berstandar internasional “ sergahnya penuh semangat mungkin ada rasa kebanggaan bisa memberi penjelasan pada ayahnya. Dan belum selesai aku berpikir untuk mencerna informasi dan memberi jawaban, tiba tiba dengan dengan nada penuh harap “ Kalau aku sih inginya disekolah yang bestandar internasional, nanti pembelajaranya kan pakai laktop….asyik kan ? tapi katanya pak guru mbayarnya mahal ……gemana…..? Aku semakin gamang untuk memberikan jawaban dan semakin banyak pertanyaan saling bertubrukan diotaku. “ yah … nanti ayah pikirkan yang terbaik untukmu, dan besok kiita diskusikan lagi “ jawabku datar “ Tapi jnji ya……” sergah anakku.

Malam itu, ketika semua sudah istirahat

Pertanyaan pertanyan anakku terus terngiang ditelinga, menusuk nusuk alam kesadaranku dan menghadirkan beribu pertanyaan. Ada apa dengan dunia pendidikan dinegri ini ?. Bukankah mencerdaskan kehidupan bangsa adalah cita cita kemerdekaan ? Bukahkah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan ? Bukankah untuk pendidikan dasar harus disediakan secara cuma cuma oleh negara ? Bukankah tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan ? Bukankah pendidikan untuk membebaskan dan memandirikan bangsa ?............?????
Aku semakin gelisah

bersambung..........

Pilbub Kebumen dan Lemahnya Kaderisasi Partai

Pilbub seharusya dijadikan sebagai wahana partai politik untuk mempromosikan kadernya menduduki jabatan publik lingkungan pemerintah kabupaten kebumen agar partai tersebut mudah memperjuangkan visi dan misinya. Karena partai politik sejatinya adalah sebuah wadah untuk pengkaderan para politisi, disitulah seharusnya kader kader partai digodok dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan jabatan politik dilingkungan perintah daerah sehingga kader mempunyai kemampuan dan elektabilitas yang baik di mata masyarakat. Namun sayangnya kalau kita cermati dari nama nama yang muncul dalam bursa pencalonan bupati maupun wakil bupati kebumen periode 2010-2015 sangat minim dari figir figur politisi yang memang dipersiapkan secara matang oleh partai politik.

Nama nama yang muncul dan beredar dimasyarakat justru kebanyakan berasal dari luar partai. Hal tersbut menunjukan kegagalan partai dalam menyiapkan calon calon pemimpin bangsa / daerah. Ketika partai tidak punya calon dari kalangan internal dikwatirkan kebijakan kebijakan bupati terpilih tidak mencerminkan visi dan misi partai.
Disamping hal tersebut yang lebih memprihatinkan akan memunculkan jual beli kendaraan partai, dan jika itu terjadi bisa jadi idealisme partai menjadi nomor sekian.

Sabtu, 28 November 2009

Pelatihan KPM Halmahera Barat




Dalam rangka meningkatakan kapasitas Kader Pembedayaan Masyarakat di Kabupaten Halamahera barat belum lama ini LSU bina Insani untuk memberikan pelatihan teknik teknik fasilitasi masyarakat. Pelatihan tersbut merupakan salah satu kegiatan UPTD_UNDP Halmahera barat dalam mempromosikan perencanaan dan pembangunan perdamaian di kabupaten tersebut. Pelatihan tersebut berlangsung selama dua hari di penginanpan camar desa Gufasa Kec. Jailolo.

Indahnya Pantai Jailolo Halbar


Duduk ditepi pantai teluk jailolo sungguh membuat hati terkesima, ah.. betapa indahnya alam negriku

Kamis, 26 November 2009

Mendongkrak Pendapatan PPAS 2010

Mendongkrak Pendapatan PPAS 2010
Mencermati draf PPAS Kab. Kebumen tahun 2010 sungguh mebuat prihatin dikarenakan struktur Pendapatan Daerah 87,2 % berasal dari dana perimbangan sedang kontribusi pendapatan asli darerah hanya 7,48 %. Kondisi tersebut jelas menunjukan ketergantungan pemerintah kab. Kebumen terhadapap pemerintah pusat masih sangat besar. Untuk itulah perlu dilakukan trobosan trobosan yang berani, progresif dan terukur untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.
a. Penerimaan Pajak Daerah
1. Lakukan pembentuan perda perdasar pada kajian akan reglasi dan pontensi yang ada dengan tetap memperhatikan iklim investasi yang baik.
2. Seberapa besar capian pendapatan pajak daerah jika dibandingkan dengan hasil kajian potensi pajak daerah ?
3. Jika hasilnya belum optimal, segera susun langkah intensifikasi dan extensifikasi
4. Kaji tingkat efektifitas model pengumpulan pajak daerah yang diterapkan sekarang ?
5. Susun model dan teknik pengumpulan pajak daerah yang efektif dan efesien ?
6. Berlakukan insentif khusus untuk merangsang peningkatan pendapatan pajak daerah ?
b. Penerimaan Restribusi Daerah
1. Lakukan pembentuan perda perdasar pada kajian akan reglasi dan pontensi yang ada dengan tetap memperhatikan iklim investasi yang baik.
2. Seberapa besar capian pendapatan restribusi daerah jika dibandingkan dengan hasil kajian potensi restribusi daerah ?
3. Jika hasilnya belum optimal, segera susun langkah intensifikasi dan extensifikasi
4. Kaji tingkat efektifitas model pengumpulan pajak daerah yang diterapkan sekarang ?
5. Susun model dan teknik pengumpulan pajak daerah yang efektif dan efesien ?
6. Berlakukan insentif khusus untuk merangsang peningkatan pendapatan pajak daerah ?
c. Perbaiki Kinerja BUMD
1. Perbaiki kinerja Perusda daerah ( PDAM, Apotik dan BPR BKK )
d. Penjualan asset daerah yang dipisahkan
1. Perbaiki Sistem Managemen Aset Daerah
2. Perbaiki system perawatan asset daerah untuk meningkatkan nilai purna jual
3. Lakukan inventarisasi dengan baik asset asset daerah yang mau dijual
4. Lakukan penjualan asset daerah dengan cara lelang terbuka.
e. Pendapatan Bunga
1. Lakukan management dengan casflaw yang baik
2. Tanamkan deposito hanya pada bank yang memberikan interes tertinggi
f. Fasilitas social dan umum
1. Lakukan perbaikan pemasaran ratih TV
g. Intesifkan pengembalian uang yang bocor
1. Intesifkan pengawasan oleh itwilkab.
2. Intensifkan upaya upaya pengembalian dana yang bocor

Trend Pendapatan Daerah

Rabu, 11 November 2009

Diskusi Publik Menuju Kebumen Ramah Anak




Forum Pelangi bekerja sama dengan Plan dan Formasi mengadakan diskusi publik menuju kebumen kota ramah anak. Diskusi dilakukan pada hari rabu tanggal 11 November 2009 bertempat dimarkas Formasi. Diskusi yang dipandu oleh Mustika Aji dihadiri unsur SKPD terkait, Depag Kab. Kebumen ,DPRD Kab. Kebumen dan unsur LSM. Menurut Indah Ketua Forum Pelangi diskusi publik seperti ini akan dilakukan secara berkala guna menyamakan presepsi dan langkah bersama menuju kebumen ramah anak

Pra Musbang RKP Desa Pasir



Dalam rangka menyusun RKP Desa tahun 2010 baru baru ini pemerintah desa pasir mengadakan pra musbangdes ( Lokakarya ) RKP Desa. Acara tersebut dihadiri oleh unsur utusan wilayah ( dusun ), unsur kelompok ekonomi, Unsur kelompok perempuan, warga miskin dan UPTD yang ada di Kecamatan Ayah. Dalam lokakarya tersebut tersebut di bahas 1. Evaluasi pembangunan tahun berjalan, 2, Analasisa RPJMDes tahun 2010, 3. Analisa Kebijakan supra desa dan analisa keadaan darurat. UPTD yang hadir pada acara tersebut bertindak sebagai narasumber yang memberkan informasi kebijakan pembangunan tahun 2010 dan tahun 2011.
Hasil lokakarya nantinya menjadi bahan untuk musrenbang RKP Desa tahun 2010

Asessment Praktek Terbaik Partisipasi masyarakat miskin dan Perempuan dalam proses anggaran


Dalam rangka memformulasikan praktek praktek terbaik partispasi warga miskin dan perempuan dalam proses perencanaan dan penganggaran Formasi bekerja sama dengan Bapermades Kab. kebumen berencana melakukan assesment di 23 desa di kab. Kebumen. Berkenaan dengan hal tersebut telah dilaksankan konsultasi publik TOR Assesmet yang dilaksanakan di hotel candisari.Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Bapeda, Kepala Bapermades, Unsur Kecamatan dan desa desa calon lokasi assesment.

launching modul KIP berbasis Advoaksi Anggaran daerah dan Konsultasi publik draf perda penanggulangan kemiskinan



Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) diharapkan mampu untuk membuka ruang yang lebih luas terhadap hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan public. Dengan adanya keterbukaan diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang selanjutnya akan menumbuhkan partisipasi. Untuk memudahkan masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan UU KIP Seknas Fitra melaunching modul KIP berbasis Advoaksi Anggaran daerah yang dilaksankan di hotel candi sari bekerjasama dengan Formasi dan Pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Disamping launching modul KIP juga dilakukan konsultasi publik II Draf perda penanggulangan kemiskinan.

Selasa, 10 November 2009

Gubuk Bambu Untuk Pendidikan Rakyat



Untuk lebih menjadikan markas formasi, sebagai markasnya masyarakt sipil kabupaten kebumen. Formasi telah membangun tempat khusus untuk ajang diskusi dan pembelajaran yang merupakan hibah dari plan Pu Kebumen. Tasyakuran dan peresmian dilakukan secara sederhana dengan menggelar diskusi publik yang dihari segenap aktifis formasi, Plan PU Kebumen, Anggota DPRD Kebumen dan Korkot P2KP.n