Workshop Penyusunan Buku Panduan Perencanaan Desa

Bedah RPBD Kebumen Tahun 2010

4 Milyard Untuk Penguatan Kapasitas DPRD Kab. Kebumen Tahun 2010

Anggaran Daerah selakyaknya digunakan untuk sebesar besar kepentingan masyarakat banyak, dan ditengah keterbatasan anggaran meprioritaskan anggaran untuk pelayanan masyakat dan penanggulangan kemiskinan menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah apalagi jumlah pendudukiskin dikabupaten kebumen masih berkisar pada angka 29 %.
Menjadi sebuah ironi ditengah keterbatasan anggaran dan balutan kemiskinan apabila DPRD Kab. Kebumen menggarkan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dam Anggota DPRD dengan nilai yang cukpu fantastis ( 4 Milyard ) atau kalau dibagi rata dengan untuk setiap DPRD akan mendapatkan Rp 83 Juta. Bandingkan dengan anggaran untuk rehab rumah bagi warga miskin yang hanya 2 M yang masih sangat jauh dari kebutuhan mengingat masih ada sekitar 7000 ( tujuh ribu ) rumah tidak layak huni dikabupaten Kebumenm atau bandingkan dengan besiswa bagi sisiwa warga miskin yang hanya 3 Milyar sehingga hampir 45 % siswa dari warga miskin lainnya tidak mendapatkan dan terancam putus sekolah.

Musrenbangcam Kec. Karangsambung

Diskusi dengan teman Jembrana, Makasar dan Serdangbegadai

Nak………………Belajar tidak mesti harus disekolah ( 2 )

Tengah malam,
ketika semua membeku

Aku semkin galau, memikirkan nasibmu nak, bagaiman tidak sekarang ini Pendidikan dianggap sebagai salah satu komoditas industri dan investasi hidup yang berharga mahal, muculah industri industri pendidikan baik yang dikelola negara maupun swasta. Semakin berkwalitas pelayanannya semakin mahal harganya sedangkan kita bukanlah tergolong keluarga kaya.

Negara yang seharusnya bertanggungjawab atas hak pendidikan warga negara, selalu berdalih terbatasnya anggaran, sehingga tidak mampu untuk menggratiskan pendidikan bagi masyarakat karena mungkin bagi para pemimpin kita bodohnya masyarakat tidak berdampak sistemik tapi kolapnya bank kecil yang dikuasai segelintir orang bisa berdampak sistemik dan membahayakan kehidupan sehingga negara harus rela merogoh kocek cukup besar, sementara sebagian lembaga pendidikan negri mencoba berlindung dan bermain petak umpet seraya fasih berdalil tentang Peran Serta Masyarakat sebgai legitimasi untuk menarik iuran dari masyarakat atau menerima sumbangan masyarakat yang direkayasa dan disekenariokan shinga tak lagi murni dan spontanitas.

Semakin malam, semakin gelap terasa asaku
Partsisipasi apa lagi yang harus kita berikan kepada negara ? Bukankah kita sudah bayar pajak tanah dan bangunan kita, bukankah sudah kita berikan 10 % dari harga semua barang yang kita beli kepada negara, bukankah kita sudah memberikan 5 % dari penghasilan dan tak pernah mendapatkan subsidi PPh seperti yang diterima para pejabat dan pendidik bahkan untuk mengurus kamu nak untuk diakui negara ( akte kelahiran ) bapak juga telah merogoh kocek

Aku semakin galau, memikirkan nasibmu nak.
Mungkin karena kita orang kicil dan miskin pendidikan adalah sesuatu yang mewah bagi kita, karena begitu mahal.

Jam menunjukan anggka tiga,
Aku mau tidur dan bermimpi indah tentang negara yang mampu menunaikan keawajibanya.

Surat untuk “ S “

Ketika kutulis surat ini ada rasa yang sulit kulukiskan, semua terasa begitu cepat, detik demi detik peristiwa demi peristiwa berputar putar mengelilingiku.
Sahabat……….
Semakin hari aku terasa kehilangan akal sehat untuk memaknai semua yang ada.
Aku semakin sulit membedakan mana pejuang mana penjilat disaat kekuasaan menjadi sesuatu yang diburu dan uang menjadi alat ukur dan legitimasi segala hal.
Mungkin aku terlalu kuper dengan slogan bahwa melakukan perubahan yang paling cepat dan efektif hanya dengan tangan tangan keuasaan.
Aku juga semakin tak memahami perjuangan untuk membebaskan kemiskinan, ketika semua harus terbingkai dalam balutan program dan kegiatan dengan indicator indicator sebagai tolak ukur keberhasilan dan pergeseran angka angka stastitik sebagai sebagai kesuksesan sedang perubahan perubahan menjadi sesuatu yang tidak bermakna.
Sahabat……….
Aku jadi semakin sulit mebedakan mana pejuang orang miskin dan mana pekerja penaggulangan kemiskinan.
Sahabat …….
Aku juga semakin kehilangan kata kata untuk melanjukan suratku

Desa Karangsambung Siap Menyusun APB Desa Secara Partisipatif

Semangat dan tekad untuk memperbaiki diri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik tampak jelas pada peserta pelatihan penyusunan APB Desa Partispatif yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Karangsambung Kecamatan Karangsambung Kab. Kebumen. Pelatihan Penyusunan APB Desa Partisipatif berlangsung selama empat hari dari tanggal 9 s/d 12 Desember bertempat di Hotel Candi Sari yang difasilitasi oleh Mustikan Aji dan Mardiadi.

Training Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Pro Poor

Sudah menjadi fitrah bahwa kebutuhan manusia selalu tak terbatas sementara finansial (uang) yang dipunyai selalu terbatas. Maka dalam mengelola uang diperlukan pertimbangan atau pembatasan. Dengan demikian maka dalam megelola uang diperlukan perencanaan dan penganggaran. Dalam perencanan dan penganggaran tersebut jelas diperlukan pencatatan dan pembukuan yang dikenal dengan istilah akuntansi. Yakni pola pembukuan yang menganut sistim tertentu. Tujuannya memudahkan membaca, menganalisa dan mempertanggungjawabkan.
Perencanaan dan penganggaran Negara kita mengenal salah satunya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); didalamnya terdapat program dan kegiatan serta angka-angka. Biasanya sangat tebal dan mengikuti aturan atau proses tertentu. Maka dari itu bila ingin dapat memahami anggaran hendaknya mengetahui tehnik membaca anggaran; kemudian baru bisa menganalisa anggaran.
Anggaran Negara merupakan dokumen public dan hak setiap warga untuk tahu dan mengkritisinya. Hak tersebut bila akan diminta dan digunakan maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman tentang siapa atau kelompok masyarakat yang mana yang harus mendapatkan prioritas utama dalam anggaran (hak dasar). Bila memasuki ranah penggunaan hak pada anggaran Negara maka diperlukan advokasi.
Dalam ragka proses penyadaran warga itulah Forum Masyarakat Sipil ( FORMASI ) ddidukung Ford Foundation ( FF ) megadakan Pelatihan Membaca dan Menganalisa serta advokasi anggaran sebagai salah satu rangkaian program advokasi anggaran pro rakyat miskin melalui perencanaan dan penganggaran berbasis masyarakat desa.
Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari yaitu , tanggal 12 dn 13 Deseber 2009 bertempat di Hotel dan Periwisata Benteng Van Der Wijck Gombong Kebumen. Pelatihan tersebut diikuti dua puluh lima peserta dari unsur komunitas dan NGO sedangkan fasilitator pelatihan berasal dari Seknas Fitra ( Mas Hadi ) BAPEDA Kebumen ( Ibu Retno ) dan FORMASI ( Yusuf Murtiono dan Mustika Aji )

FGD Konsistensi Perecanaan dan Penganggaran Daerah

Gerakan advokasi anggaran pro rakyat miskin melalui perencanaan dan penganggaran berbasis masyarakat desa oleh Forum Masyarakat Sipil ( FORMASI ) melalui strategi assistensi perencanaan dan penganggaran partisipatif di tingkat desa dan strategi advokasi kebijakan pada level pemerintahan supra desa ( kec dan kab ) selama 3 tahun terakhir sedikit banyak mampu mendorong terjadinya penguatan kapasitas mulai desa sampai kabupaten. Disamping itu upaya mendorong terbangunnya konsistensi mekanisme perencanaan dan penganggaran yang mengakomodir aspirasi dari desa mulai menampakkan hasil yang walaupun belum maksimal. Perubahan yang cukup drastic dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa dari sebelumnya yaitu ditingkatan partisipasi juga mulai diwarnai dengan keterlibatan masyarakat miskin, begitu juga dikegiatan yang dahulu berorientasi hanya kebutuhan fisik bangunan berubah menjadi partisipasi seluruh lapiran masyarakat dan munculnya rencana program dan kegiatan yang secara proporsional hampir merata antara kebutuhan fisik bangunan dan non fisik ( Sosbud dan ekonomi ). Pada level supra desa telah tersusun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang memberikan ruang besar terjadinya akomodasi kebutuhan riil dari desa melalui kebijakan quota kecamatan.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan factor dominan untuk menjaga hasil dari partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan perempuan dapat terealisasi sehingga tidak terkalahkan oleh-oleh kepentingan-kepentingan elit politik ataupun birokrasi. karena proses perencanaan dan penganggaran sebagai kebijakan reguler, dalam tataran pelaksanaannya memerlukan waktu yang cukup panjang dan melelahkan yang dampaknya membuka ruang terjadinya “inkonsistensi” dan “pengkibiran” terhadap hak-hak dasar rakyat dalam berpartisipasi. Hal demikian menjadikan prinsip bottom up planning sebagai salah satu prinsip dalam perencanaan hanya sekedar “formalitas” yang pada prakteknya tetap didominasi top down planning. Dampak negative yang terjadi selama ini bahwa kecenderungan kebijakan perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya mencerminkan keberpihak terhadap hak-hak dasar rakyat, terutama kelompok miskin dan perempuan (kelompok marginal).

Berbicara desa sebagai bagian integral NKRI perlu terus didorong agar tata kelola pemerintahan dan kebijakan desa benar-benar mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat, terutama pemenuhan hak-hak dasar kelompok marginal karena kita tahu desa merupakan pemerintahan yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat dan kelompok – kelompok yang termarginalkan tersebut. Posisi desa yang selama ini selalu terpisahkan dalam perumusan kebijakan, khususnya dalam kebijakan perencanaan dan penganggaran dengan pemerintahan supra desa hendaknya patut mendapatkan perhatian yang lebih serius agar desa lebih mampu mengembangkan dan mengurus dirinya sendiri. Kemampuan desa yang demikian bukan kemudian harus berdiri sendiri tetapi lebih bagaimana kemampuan desa tersebut dapat lebih mendorong terjadinya sinergisitas dan konsistensi berbagai produk kebijakan mulai dari desa sampai supra desa, utamanya kebijakan perencanaan dan penganggaran.

Cita-cita mewujudkan kebijakan perencanaan dan pengggaran yang partisipatif, pro poor dan berkeadilan gender harus dimulai dari level pemerintahan desa sebagai basis domisili masyakarakat marginal. Keterlibatan aktif yang dilandasi kesadaran kritis penyelenggara pemerintahan desa dan masyarakatnya untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan kemiskinan hendaknya juga harus dilakukan oleh pemerintahan supra desa. Perubahan paradigma dan proses pengambilan kebijakan dari menganggap desa dan masyarakatnya hanya sebagai object menjadi sebagai subject akan mempunyai arti penting dalam pencapaian efektifitas program dan kegiatan. Disisi lain kemandirian desa beserta seluruh hak-haknya harus benar-benar dihormati dan junjung tinggi oleh semua pihak, terutama oleh pemerintahan supra desa.

Kunjungan Bank Dunia / P2TPD Ke Markas FORMASI

Pelatihan APB Desa di Halmahera Barat

Kantor Kec. Mirit Rusak Parah

Kecamatan sebagai ujung tombak untuk pelayanan masyarakat dan pembinaan desa tentunnya memerlukan fasilitas yang memadai agar kegiatan pelayanan dapat berjalan dengan baik.
Kondisi yang demikian tidak terjadi di kecamatan mirit dimana kondisi kontor sangat memprihatinkan hal demikian tentunya harus mendapatkan perhatian dari Kabupaten Kebumen setidaknya untuk bisa dianggarkan tahun 2011

Pra Musrenbang Kec. Mirit

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan khususnya pelaksanaan musrenbang Kec. Mirit pada hari sabtu tanggal 5 Desember menyelenggarakan pra musrenbangcam. Pra musrenbang tersebut dihadiri oleh delegasi desa, uptd pertanian, uptd pengairan, puskesmas, uptd dikpora dan perawkilan dari formasi ( petruk, jaswati dan adil ). Dalam acara tersebut dibahas prioritas pembangunan kecamatan yang dipaparkan oleh camat mirit serta pembahasan dan verifikasi usalan desa. Berdasarkan hasil kompilasi usalan ternyata masih ada tiga desa yang belum menyetorkan RKP Desa dan jika sampai pukul 16.00 Wib desa tersebut belum bisa menyetorkan dokumen RKP Desa akan terancam tidak diakomodasi usulanya
Secara garis besar kesepakatan pra musrenbangcam kecamatan mirit adalah sebagai berikut :
1. Penentuan Pagu indikatif kuota Kecamatan
a) Pagu indikatif Kuoata Kecamatan untuk tahun 2011 sebesar Rp. 976 juta.
b) Bidang infrastruktur pengembangan wilayah tidak diusulkan melalui kuota Kecamatan dan diusulkan langsung melalui Kuota Kabupaten.
2. Penyepakatan indicator dalam Verivikasi/ Pentuan pemilahan kegiatan usulan Desa untuk dapat dibiayai dengan kuota Kecamatan sebagai berikut :
1) Kegiatan yang diusulkan adalah Kegiatan yang ada (tercantum) dalam RKP Desa
2) Kegiatan yang diusulkan merupakan katagori belanja langsung yang secara kewenangan bukan menjadi kewenangan Desa
3) Kegiatan yang diusulkan adalah Kegiatan scala Kecamatan / antar desa yang diusulkan oleh dan disepakati oleh Forum Musrenbangcam.
4) Kegiatan yang diusulkan membutuhkan anggaran tidak lebih dari Rp.60 juta
5) Kegiatan yang diusulkan menempatkan warga miskin / keluarga kurang beruntung sebagai pemanfaat utama.
6) Kegiatan yang diusulkan berdampak pada peningkatan Pendapatan dan atau taraf hidup masyarakat terutama Warga miskin.
7) Kegiatan yang diusulkan bersifat mendesak dan atau ditujukan untuk menanggulangi kondisi darurat yang apabila tidak tertangani dapat mengancam keselamatan orang banyak.
8) Kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan yang dinilai sesui dengan Prioritas Kebijakan Kabupaten
9) Kegiatan yang diusulkan secara kewenangan menjadi kewenangan Desa tetapi tidak mampu dibiayai APBDes
3. Penentuan Pagu indikatif untuk kuota Kabupaten
1) Kondisi fisik bangunan Kantor Kecamatan Merit sangat memprihatinkan dan tata letaknya juga perlu ditata kembali, kondisi yang demikian menjadi masalah prioritas yang diusulkan menjadi kegiatan prioritas untuk dapat direalisasikan pada tahun 2011

Jadwal Musrenbangcam Tahun 2009

NO, HARI / TANGGAL, KECAMATAN, NGO
1 Selasa, 01-12-2009, KLIRONG, KI HAJAR DEWANTORO
2 Kamis, 10-12-2009, AMBAL , GAMPIL
3 Kamis, 17-12-2009, BONOROWO, FORMASI/PLAN
4 Selasa, 15-12-2009, KUTOWINANGUN, P2KP/GAMPIL
5 Kamis, 03-12-2009, PETANAHAN, FORMASI
6 Kamis, 10-12-2009, SRUWENG, P2KP/bina insani
7 Senin, 07-12-2009, PREMBUN, PLAN/FORMASI
8 Senin , 07-12-2009, ALIAN, GAMPIL/HPPTK
9 Selasa, 08-12-2009, BULUSPESANTREN, GAMPIL
10 Selasa, 08-12-2009, MIRIT, PLAN
11 Rabu, 09-12-2009, KEBUMEN, KI HAJAR DEWANTORO/P2KP
12 Rabu, 09-12-2009, ROWOKELE, TANAH AIR/formasi
13 Kamis, 10-12-2009, PONCOWARNO, GAMPIL/HPPTK
14 Senin, 14-12-2009, ADIMULYO, Bina insani
15 Senin, 14-12-2009, KARANGANYAR, P2KP/BINA INSANI/bina swadaya
16 Selasa, 15-12-2009, PEJAGOAN, KI HAJAR DEWANTORO
17 Selasa, 15-12-2009, AYAH, FORMASI/P2TPD
18 Rabu, 16-12-2009, KUWARASAN, FORMASI
19 Rabu, 16-12-2009, BUAYAN , TANAH AIR/formasi/P2TPD
20 Kamis, 17-12-2009, KARANGGAYAM, PLAN/Bina Insani/bina swadaya
21 Senin, 21-12-2009, SADANG, FORMASI
22 Senin, 21-12-2009, GOMBONG, P2KP/BINA INSANI/bina swadaya
23 Selasa, 22-12-2009, PADURESO, PLAN/P2TPD
24 Selasa, 22-12-2009, SEMPOR, BINA INSANI
25 Rabu, 23-12-2009, PURING, TANAH AIR/P2TPD
26 Rabu, 23-12-2009, KARANGSAMBUNG, PLAN/FORMASI

Maklar Sertifikasi Guru

Akhir akhir ini ramai dibicarakan tentang maraknya maklar maklar untuk pengurusan sertifikasi guru dan pengurusan NUPTK. Kejadian tersebut menambah buruk wajah pendidikan kab. bupaten kebumen yang memang belum berhasil meningkatkan mutu pendidikan secara signifikan jika dibandingkan kabupaten kabupaten lain yang ada dijawa tengah. Dinas pendidikan Kabupaten Kebumen khususnya bagian tendik seharusnya secara arif dan intropeksi diri menyikapi munculnya maklar maklar pengurusan sertifikasi guru dan pengurusan NUPTK.
Munculnya maklar maklar tersebut tentunya bukan muncul tanpa sebab dan latar belakang, boleh jadi hal tersebut terjadi karena lemahnya pelayanan dinas pendidikan kabupaten kebumen terhadap kebutuhan guru sehingga memunculkan ketidak percayaan guru terhadap dinas kabupaten kebumen dan ketika ada oknom oknum yang menawarkan solusi jalan pintas yang tak prosedural maka banyak guru yang kepencut walau untuk itu harus merogoh kocek.
Bagi dinas pendidikan ini harus menjadi pembelajaran dan memicu kinerja sehingga dapat merebut kepercayaan kembali dari para guru. Perbaiki Sistem Iformasi Managemen Tenaga kependidikan sehingga kabar yang taksedap tentang carut marutnya pengeloaan data tenaga kependidikan perlahan lahan akan hilang. Warga pendidikan kabupaten kebumen tidak ingin mendengar lagi, ada arsip yang hilang dan tercecer.
Bagi guru ini juga harus menjadi pembelajaran, prilaku yang jelek tentunya menjadi pembelajaran bagi siswa, Jika guru terlibat maklar dan memilih jalan pintas yang tidak prosedural saya kwatir siswa siswanya juga akan metaladaninya.

Nak......belajar tidak mesti harus disekolah

Sore itu, selepas aku pulang kerja

Tiba tiba anakku bertanya dengan mimic yang serius “ Besok setelah aku tamat SD akan melanjutkan dimana ?. Aku terhenyak, tak mengira akan mendapatkan pertanyaan yang menghujam, lama aku terdiam.” Menurutmu harusnya melanjutkan kemana ? “ jawabku sekenanya karena memang masih kebingunangan. “ Ya…. Di sekolah yang bermutu dongk “jawab anaku cepat. Aku tambah berpikir keras, “ bukankah semua sekolah seharusnya bermutu ?” jawabku singkat karena memang masih diliputi rasa kebingungan. “ wah….ayah kok ndak mudeng sih, katanya pak guru sekolah itu ada yang besrtandar biasa biasa aja, ada yang berstandar nasional ada yang berstandar internasional “ sergahnya penuh semangat mungkin ada rasa kebanggaan bisa memberi penjelasan pada ayahnya. Dan belum selesai aku berpikir untuk mencerna informasi dan memberi jawaban, tiba tiba dengan dengan nada penuh harap “ Kalau aku sih inginya disekolah yang bestandar internasional, nanti pembelajaranya kan pakai laktop….asyik kan ? tapi katanya pak guru mbayarnya mahal ……gemana…..? Aku semakin gamang untuk memberikan jawaban dan semakin banyak pertanyaan saling bertubrukan diotaku. “ yah … nanti ayah pikirkan yang terbaik untukmu, dan besok kiita diskusikan lagi “ jawabku datar “ Tapi jnji ya……” sergah anakku.

Malam itu, ketika semua sudah istirahat

Pertanyaan pertanyan anakku terus terngiang ditelinga, menusuk nusuk alam kesadaranku dan menghadirkan beribu pertanyaan. Ada apa dengan dunia pendidikan dinegri ini ?. Bukankah mencerdaskan kehidupan bangsa adalah cita cita kemerdekaan ? Bukahkah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan ? Bukankah untuk pendidikan dasar harus disediakan secara cuma cuma oleh negara ? Bukankah tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan ? Bukankah pendidikan untuk membebaskan dan memandirikan bangsa ?............?????
Aku semakin gelisah

bersambung..........

Pilbub Kebumen dan Lemahnya Kaderisasi Partai

Pilbub seharusya dijadikan sebagai wahana partai politik untuk mempromosikan kadernya menduduki jabatan publik lingkungan pemerintah kabupaten kebumen agar partai tersebut mudah memperjuangkan visi dan misinya. Karena partai politik sejatinya adalah sebuah wadah untuk pengkaderan para politisi, disitulah seharusnya kader kader partai digodok dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan jabatan politik dilingkungan perintah daerah sehingga kader mempunyai kemampuan dan elektabilitas yang baik di mata masyarakat. Namun sayangnya kalau kita cermati dari nama nama yang muncul dalam bursa pencalonan bupati maupun wakil bupati kebumen periode 2010-2015 sangat minim dari figir figur politisi yang memang dipersiapkan secara matang oleh partai politik.

Nama nama yang muncul dan beredar dimasyarakat justru kebanyakan berasal dari luar partai. Hal tersbut menunjukan kegagalan partai dalam menyiapkan calon calon pemimpin bangsa / daerah. Ketika partai tidak punya calon dari kalangan internal dikwatirkan kebijakan kebijakan bupati terpilih tidak mencerminkan visi dan misi partai.
Disamping hal tersebut yang lebih memprihatinkan akan memunculkan jual beli kendaraan partai, dan jika itu terjadi bisa jadi idealisme partai menjadi nomor sekian.

Pelatihan KPM Halmahera Barat

Dalam rangka meningkatakan kapasitas Kader Pembedayaan Masyarakat di Kabupaten Halamahera barat belum lama ini LSU bina Insani untuk memberikan pelatihan teknik teknik fasilitasi masyarakat. Pelatihan tersbut merupakan salah satu kegiatan UPTD_UNDP Halmahera barat dalam mempromosikan perencanaan dan pembangunan perdamaian di kabupaten tersebut. Pelatihan tersebut berlangsung selama dua hari di penginanpan camar desa Gufasa Kec. Jailolo.

Indahnya Pantai Jailolo Halbar

Duduk ditepi pantai teluk jailolo sungguh membuat hati terkesima, ah.. betapa indahnya alam negriku

Mendongkrak Pendapatan PPAS 2010

Mendongkrak Pendapatan PPAS 2010
Mencermati draf PPAS Kab. Kebumen tahun 2010 sungguh mebuat prihatin dikarenakan struktur Pendapatan Daerah 87,2 % berasal dari dana perimbangan sedang kontribusi pendapatan asli darerah hanya 7,48 %. Kondisi tersebut jelas menunjukan ketergantungan pemerintah kab. Kebumen terhadapap pemerintah pusat masih sangat besar. Untuk itulah perlu dilakukan trobosan trobosan yang berani, progresif dan terukur untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.
a. Penerimaan Pajak Daerah
1. Lakukan pembentuan perda perdasar pada kajian akan reglasi dan pontensi yang ada dengan tetap memperhatikan iklim investasi yang baik.
2. Seberapa besar capian pendapatan pajak daerah jika dibandingkan dengan hasil kajian potensi pajak daerah ?
3. Jika hasilnya belum optimal, segera susun langkah intensifikasi dan extensifikasi
4. Kaji tingkat efektifitas model pengumpulan pajak daerah yang diterapkan sekarang ?
5. Susun model dan teknik pengumpulan pajak daerah yang efektif dan efesien ?
6. Berlakukan insentif khusus untuk merangsang peningkatan pendapatan pajak daerah ?
b. Penerimaan Restribusi Daerah
1. Lakukan pembentuan perda perdasar pada kajian akan reglasi dan pontensi yang ada dengan tetap memperhatikan iklim investasi yang baik.
2. Seberapa besar capian pendapatan restribusi daerah jika dibandingkan dengan hasil kajian potensi restribusi daerah ?
3. Jika hasilnya belum optimal, segera susun langkah intensifikasi dan extensifikasi
4. Kaji tingkat efektifitas model pengumpulan pajak daerah yang diterapkan sekarang ?
5. Susun model dan teknik pengumpulan pajak daerah yang efektif dan efesien ?
6. Berlakukan insentif khusus untuk merangsang peningkatan pendapatan pajak daerah ?
c. Perbaiki Kinerja BUMD
1. Perbaiki kinerja Perusda daerah ( PDAM, Apotik dan BPR BKK )
d. Penjualan asset daerah yang dipisahkan
1. Perbaiki Sistem Managemen Aset Daerah
2. Perbaiki system perawatan asset daerah untuk meningkatkan nilai purna jual
3. Lakukan inventarisasi dengan baik asset asset daerah yang mau dijual
4. Lakukan penjualan asset daerah dengan cara lelang terbuka.
e. Pendapatan Bunga
1. Lakukan management dengan casflaw yang baik
2. Tanamkan deposito hanya pada bank yang memberikan interes tertinggi
f. Fasilitas social dan umum
1. Lakukan perbaikan pemasaran ratih TV
g. Intesifkan pengembalian uang yang bocor
1. Intesifkan pengawasan oleh itwilkab.
2. Intensifkan upaya upaya pengembalian dana yang bocor

Trend Pendapatan Daerah

Diskusi Publik Menuju Kebumen Ramah Anak

Forum Pelangi bekerja sama dengan Plan dan Formasi mengadakan diskusi publik menuju kebumen kota ramah anak. Diskusi dilakukan pada hari rabu tanggal 11 November 2009 bertempat dimarkas Formasi. Diskusi yang dipandu oleh Mustika Aji dihadiri unsur SKPD terkait, Depag Kab. Kebumen ,DPRD Kab. Kebumen dan unsur LSM. Menurut Indah Ketua Forum Pelangi diskusi publik seperti ini akan dilakukan secara berkala guna menyamakan presepsi dan langkah bersama menuju kebumen ramah anak

Pra Musbang RKP Desa Pasir

Dalam rangka menyusun RKP Desa tahun 2010 baru baru ini pemerintah desa pasir mengadakan pra musbangdes ( Lokakarya ) RKP Desa. Acara tersebut dihadiri oleh unsur utusan wilayah ( dusun ), unsur kelompok ekonomi, Unsur kelompok perempuan, warga miskin dan UPTD yang ada di Kecamatan Ayah. Dalam lokakarya tersebut tersebut di bahas 1. Evaluasi pembangunan tahun berjalan, 2, Analasisa RPJMDes tahun 2010, 3. Analisa Kebijakan supra desa dan analisa keadaan darurat. UPTD yang hadir pada acara tersebut bertindak sebagai narasumber yang memberkan informasi kebijakan pembangunan tahun 2010 dan tahun 2011.
Hasil lokakarya nantinya menjadi bahan untuk musrenbang RKP Desa tahun 2010

Asessment Praktek Terbaik Partisipasi masyarakat miskin dan Perempuan dalam proses anggaran

Dalam rangka memformulasikan praktek praktek terbaik partispasi warga miskin dan perempuan dalam proses perencanaan dan penganggaran Formasi bekerja sama dengan Bapermades Kab. kebumen berencana melakukan assesment di 23 desa di kab. Kebumen. Berkenaan dengan hal tersebut telah dilaksankan konsultasi publik TOR Assesmet yang dilaksanakan di hotel candisari.Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Bapeda, Kepala Bapermades, Unsur Kecamatan dan desa desa calon lokasi assesment.

launching modul KIP berbasis Advoaksi Anggaran daerah dan Konsultasi publik draf perda penanggulangan kemiskinan

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( KIP ) diharapkan mampu untuk membuka ruang yang lebih luas terhadap hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan public. Dengan adanya keterbukaan diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang selanjutnya akan menumbuhkan partisipasi. Untuk memudahkan masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan UU KIP Seknas Fitra melaunching modul KIP berbasis Advoaksi Anggaran daerah yang dilaksankan di hotel candi sari bekerjasama dengan Formasi dan Pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Disamping launching modul KIP juga dilakukan konsultasi publik II Draf perda penanggulangan kemiskinan.

Gubuk Bambu Untuk Pendidikan Rakyat

Untuk lebih menjadikan markas formasi, sebagai markasnya masyarakt sipil kabupaten kebumen. Formasi telah membangun tempat khusus untuk ajang diskusi dan pembelajaran yang merupakan hibah dari plan Pu Kebumen. Tasyakuran dan peresmian dilakukan secara sederhana dengan menggelar diskusi publik yang dihari segenap aktifis formasi, Plan PU Kebumen, Anggota DPRD Kebumen dan Korkot P2KP.n

Perencanaan Desa Responsif Kemiskinan, Gender dan Anak

Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermades ) Kabupaten Kebumen mengadakan diskusi serial perencanaan desa yang responsif kemiskinan, gender dan anak.Diskusi serial bertempst diaula Bapermades dengan melibatkan unsur unsur dari bapermades, bapeda, tapem, badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, plan pu kebumen dan Formasi yang dilaksanakan pada tanggal 27,28,29 dan 30 Oktober 2009. Diskusi serial tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan penyusunan buku panduan perencanaan desa yang respossif kemiskinan, gender dan anak sebagai buku panduan desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Menurut Ketua Bapermades Ibu Siti Alfiah Anggraeni buku panduan perencanaan desa menjadi kebutuhan yang mendesak mengingat tahun 2010 semua desa di kabupaten kebumen akan menyusun RPJMDes tahun 2011-2015. Masih menurut beliu setelah buku panduan selasai akan ditindak lanjuti dengan TOT ditingkat kabupaten dan pelatihan bagi aparatur kecamatan sehingga deiharapkan perencanaan ditingkat desa menjadi lebih baik, responsif terhadap kemiskinan, gender dan anak.
Materi diskusi dapat dlik dibawah ini.

1. Perencanaan Pembagunan berprespektif warga miskin
2. Perencanaan Gender
3. Siklus Program berbasis anak
4. Partispasi anak
5. Bekerja dengan anak

FKMD Bertekad Melaksankan Musrenbang Desa Partispatif

Forum Komunikasi Masyarakat Desa ( FKMD ) pada hari kamis 29 Oktober 2009 menggelar acara di markas FORMASI. Acara dihadir i sekitar 35 Kepala Desa dan dipandu oleh Kepala Desa Seling, Kepala Desa Tunggal Roso dan Kepela Desa karang gadung. Dihadapan sekitar 35 Orang kepala desa yang menghadiri acara tersebut Bpk Sutarjo selaku ketua FKMD mengajak untuk semua desa untuk mempersiapkan diri dalam rangka menyosong pelaksanaan musrenbang RKP desa tahun 2010. Dengan persiapan yang baik diharapkan pelaksanaan musrembang menjadi lebih berkualitas dan menjadi forumnya warga masyarakat desa merancanakan pembangunan tahun 2010. Setelah semua peserta sepakat dan bertekad untuk melaksankan musrenbang RKP Desa secara partsipatif dan berkualitas selanjutnya forum dipandu oleh junaidi, yusuf dan mustika aji.

SE Bupati Tentang Petunjuk Teknis Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2010

Dalam upaya meningkat kualitas pelaksanan musrenbang RKPDesa Pemerintah kabuaten kebumen telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Tetntang Petunjuk Teknis Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2010. Dengan terbitnya surat edaran tersebut diharapkan menjadi acuan pelaksanaan musrenbang RKP Desa diseluruh desa kabupaten kebumen yang pelaksanaannya direncanakan pada bulan november. Surat Edaran tersebut telah memlalu pembahasan yang cukup lama yang melibatkan BAPEDA, BAPERMADES, Plan PU Kebumen dan FORMASI.

Untuk mendapatkan surat edaran dapat diklik disini

Membangun Ekonomi Kerakyatan

Dalam rangka mengutakan ekonomi kerakyatan pada tanggal 27 s/d 28 Oktober dilangusngkan reorientasi Koperasi Serba Usaha. Kegiatan tersebut diikuti segenap pengurus koperasi mentari ( kec. mirit ), BMT Bina Insani dan kelompok pra koperasi dari desa seling. Selama dua hari peserta diajak berdiskusi dan diajak memetakan peluang ditengah tengah gempuran para pemilik modal besar.

Menyiapkan Generasi Penerus

 Sehari sudah gegap gempita peringatan hari sumpah pemuda, kemudian heroik itu kembali hening. Memepringati hari sumpah pemuda sejatinya untuk mengambil pelajaran dari sebuah peristiwa besar yang dilakukan oleh sekumpulan pemuda yang patriotik karena itulah mempersiapkan generasi muda dan memberi kesempatan dan berperan lebih besar dalam kehidupan menjadi sesuatu yang startegis dari pada sekedar berpanas panas dalam upacara bendera.

Herman Sipayung Pejuang Desa Dari Simalungun

Beberapa hari yang lalu FORMASI kedatangan tamu untuk belajar bersama tentang perencanaan desa yang partisipatif. Seorang pengembang masyarakat dari Sumatra utara tepatnya kabupaten simalungun datag ke markas dengan diantar mba erni dari FPPD. Orangnya sederhana tidak banyak kata, tapi begitu bersemangat kita diajak diskusi tentang desa dan bisa berjam jam diskusi baru akan selesai.

Sejak itulah beliau berdiskusi dengan teman teman FORMASI di markas tak cukup dengan itu, beliau juga turun dan berbaur dengan masyarakat di tiga desa.untuk berdiskusi tentang perencanaan pembangunan desa yang partisipatif. Dengan ditemani umi arifah, gunung wuryano dan bu jaswati selama 6 hari berdiskusi dengan masyarakat desa Karanggadung Kecamatan Petanahan, Tlepok Kecamatan Karangsambung dan Pasir Kecamatan Ayah.

Ada yang terus akan saya ingat akan beliu, yaitu kenyakinan beliu bahwa otonomi yang sesunguhnya sebenarnya ada didesa yang sesungguhnya.

Selamat jalan dan berjuang…

Kekerasan Di Sekolah

Untuk Kesejahteraan yang di darat sudah saatnya kembali ke Laut

Kabupaten Kebumen mempunyai potensi besar di bidang perikanan laut mengingat Kabupaten Kebumen mempunyai garis pantai sepanjang 57,5 Km, yang terbentang dari Kecamatan Mirit sampai dengan Kecamatan Ayah, dengan melintasi 8 wilayah kecamatan dan 36 desa pesisir denan jumlah nelayan di Kab. Kebumen sebanyak 2.550 orang, terdiri dari 726 orang juragan dan 1.824 orang pandega, dengan jumlah perahu 1.014 unit.
Potensi perikanan pantai selatan Jawa lebih tinggi hampir 10 kali lipat dibanding pantai utara Jawa. Namun, pemanfaatannya baru 15 persen. Penyebabnya, pesisir selatan belum memiliki infrastruktur pendukung yang baik, seperti pelabuhan dan prasarana penanganan produk perikanan pascapanen.
Dari kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Perikanan Lembaga Oceanologi Nasional 1998, potensi lestari ikan di laut Kebumen 264.133,18 ton per tahun.
Untuk tahun 2007 produksi perikanan laut Kabupaten Kebumen mencapai lebih dari 1.850 ton dengan nilai lebih dari Rp. 23,3 milyar. Untuk tahun 2008 mencapai lebih dari 2.204 ton dengan nilai lebih dari Rp. 31,5 milyar atau terjadi kenaikan produksi ikan sebesar 19,13% dan 35,4% untuk nilai produksinya.
Untuk menggali potensi yang luar biasa besar memang harus dengan infestasi yang besar juga, namun sayangnya Angaran untuk sector perikanan laut dalam PPAS Tahun 2010 Kabupaten Kebumen masih sangat terbatas
1. Program Pengembangan Perikanan Tanggkap Rp. 1.318.722.000,-
1.1. Kegiatan Pembangunan Tempat Pelelangan ikan Rp. 901.500,000,-
1.2. Pengembangan sarana Alat Tangkap Rp. 417.222.000,-
2. Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi Rp. 300.000.000,-
2.1. Keggiatan Kajian optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi ikan Rp 300.000.000,-
Sehinga mimpi untuk mengoptimalkan potensi keluatan yang begitu besar masih jauh dari kenyataan.