Dialog Publik tentang kebijakan perekonomian daerah

Sejak tahun 2007 berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) trend kondisi makro perekonomian kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan. Sebagaimana data sampai tahun 2009, penyumbang PDRB tertinggi masih didominasi sector pertanian yang mencapai 37,75%. Selanjutnya diikuti sektor jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, masing-masing sebesar 19,84% dan 11,39%. Dengan demikian, nampak jelas bahwa kabupaten Kebumen sampai saat masih tergolong daerah basis pertanian/agraris.

Pada lain pihak berdasarkan data RKPD,kebijakan pembangunan kabupaten Kebumen selalu diarahkan pada perekonomian berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang tangguh dan sinergis, serta semakin kondusifnya iklim investasi sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kebumen. Bahkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2011 diproyeksikan 5,26%, sementara angka laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 6% sampai dengan 7% dengan perkiraan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) sebesar 3,5 dan PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga berlaku diprediksikan dapat mencapai kurang lebih Rp.6.954.208,75.

Kondisi riil dan kebijakan pembangunan perekonomian kabupaten Kebumen, nampaknya perlu terus dilakukan pengawalan dan penguatan atas berbagai langkah dan komitmen kebijakan pemerintah daerah dari elemen masyarakat. Pengawalan penting untuk dilakukan agar strategi dan kebijakan pembangunan perekonomian daerah selalu berpegang pada data base daerah dan mempunyai keberpihakan pada peningkatan pendapatan rakyat miskin. Artinya bahwa pembangunan perekonomian daerah hendaknya mencerminkan upaya pemenuhan hak-hak dasar rakyat melalui peningkatan pelayanan public yang lebih baik.

Persoalan yang sering muncul adalah kebijakan pembangunan perekonomian yang tidak banyak memperhatikan kekuatan potensi daerah. Suatu missal, sampai saat ini kontribusi PDRB sector pertanian masih paling besar, namun ternyata dari tahun ke tahun justru mengalami penurunan. Seperti yang terjadi pada tahun 2008 ke 2009, yaitu dari 38,64% tahun 2008 turun menjadi 37,75% tahun 2009. Penurunan yang demikian ternyata belum nampak dari intervensi kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah yang signifikan. Bahkan prioritas kebijakan perencanaan RKPD belum sepenuhnya memprioritaskan pembangunan perekonomian sector pertanian.

Dengan kata lain, masih banyak persoalan yang harus dikawal oleh berbagai elemen masyarakat sipil agar di kabupaten Kebumen dapat terwujud kebijakan perekonomian daerah yang lebih pro poor. Proteksi terhadap berbagai pelaku sector ekonomi rakyat juga tidak boleh begitu saja diabaikan dengan hanya mengejar inverstasi luar yang belum tentu menguntungkan rakyat kebanyakan. Berangkat dari pemikiran di atas, Forum Masyarakat Sipil bekerja sama dengan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat ( FPPM ) Bandung dan The Prakarsa Jakarta pada tanggal 11 Juni 2010 bertempat di hotel Candisari menyelenggarakan Dialog Publik tentang kebijakan perekonomian daerah dengan thema “Mendorong Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Dasar Melalui Kebijakan Ekonomi Daerah Yang Pro Poor” .