Sosialiasi Unit Cost Pendidikan Dasar Kab Kebumen

Pada tanggal 29 Oktober 2011 bertempat di Hotel Candisari Dikpora Kab, Kebumen melakukan Sosialisasi Perhitungan Unit Cost biaya operasional non personal untuk Pendidikan Dasar yang diikuti oleh Kepala Sekolah,Komite Sekolah,Bapeda Dinas Dikpora, dan LSM Pendidikan.Sedang narasumber kegiatan tersebut adalah Kabid Sosbud Bapeda dan Instpetorat Kab Kebumen.

Paparan Perhitungan Unit Cost Hasil Lokakrya untuk SD Standar disampaikan oleh Dwi Winarti, S. Sos Kasek SD IT Logaritma dan Unit Cost SD Standar Nasional dibawakan oleh Daryati, M. Pd Kepsek SD N 2 Sruweng. Dalam paparan tersebut disampaikan bahwa Unit Cost untuk SD Stadar sebesar Rp 634.966,- / Siswa / Tahun dan untuk SD Standar Nasional sebesar Rp 743.721,-/ Siswa / Tahun.
Untuk Tingkat SLP panparan Unit Cost disampaikan Oleh Drs Mardan Kepsek SMP N 2 Karangsambung untuk SMP Standar, Thobari, M. Pd Kepsek SMP N 1 Kuwarasan untuk SMP Standar Nasional dan Karyono, S.Pd dari SMP 1 Kebumen untuk Unit Cost SMP Standar Internasional. Dalam paparanya disampaikan bahwa besaran unit cost SMP Standar Rp 823,005,-/ Siswa/ Tahun dan Unit Cost SMP Standar Nasional sebesar Rp 884.487,-/ Siswa / Tahun.

Perhitungan unit cost ini setidaknya dapat digunakan sebagai acuan oleh pihak pihak yang berkepentingan dengan pendanaan Sekolah baik Pemerintah Derah, Sekolah dan Masyarakat.

1. Pemerintah Daerah
a. Memperoleh gambaran tentang berapa yang diperlukan sekolah untuk menopang kegiatan operasionalnya. Informasi ini selanjutnya bisa digunakan sebagai langkah awal untuk menghitung kebutuhan biaya pendidikan secara keseluruhan.
b. Menjadi dasar alokasi dana APBD untuk menunjang kebutuhan sekolah. Dana APBD perlu dialokasikan untuk “mendampingi” dana BOS, jika terbukti bahwa BOSP lebih tinggi dibandingkan dengan dana BOS yang diterima oleh sekolah.
2. Sekolah
a. Dapat mengkomunikasikan kebutuhan dana untuk keperluan operasional sekolah secara lebih baik dengan pihak di luar sekolah.
b. Bisa menjadi acuan alokasi/penggunaan dana di sekolah
3. Masyarakat
a. Diperoleh gambaran lebih jelas tentang berapa sebenarnya yang dibutuhkan oleh sekolah untuk keperluan operasionalnya.
b. Diperoleh gambaran lebih jelas tentang apakah memang sekolah masih memerlukan partisipasi masyarakat untuk keperluan operasionalnya.
c. Diperoleh gambaran tentang alokasi penggunaan dana operasional di sekolah, sehingga memberi peluang untuk ikut mengawasi penggunaan dana di sekolah.