Sabtu, 15 Oktober 2011

Legenda dan Sejarah Desa Logandu Karanggayam

Asal mula desa kami berupa Pedukuhan namanya Pesawahan.Yang membuka wilayah adalah seorang prajurit Mataram pengikut dari Pangeran Diponegoro yang menyingkir karena pimpinanya tertangkap oleh Belanda, yang bernama Ki Sarahita. Kemudian disusul oleh Ki Suradiwangsa putra Ki Somadiwangsa dan cucu Mbah Untung Surapati ( Mbah Kepadangan ) karena waktu itu masih berupa hutan belantara.
Keberadaan Pedukuhan Pesawahan akhirnya diketahui oleh Bupati Kebumen saat itu yaitu Arum Binang IV.Berdasarkan kesepakatan dengan ndara Siten di Pagebangan mengangkat Ki Ketadikrama sebagai Kepala Desa I di Pedukuhan Pesawahan. pada tahun 1847 yang kemudian dijadi tahun berdirinya desa kami. Wilayahnya diperlebar yakni dari Dukuh .Karanganyar dan Jombor yang asalnya ikut desa Kebakalan sampai Kali Sadang.Karena daerahnya banyak ( dalam istilah jawa LOH ) batunya (dalam bahasa lokal namanya GANDU ) kemudian dijadikan nama desa kami LOGANDU.Ki Ketadikrama memerintah di Logandu dari tahun 1847 – 1867.
Pada tahun 1954 (yang dipimpin oleh Ki. Kretawangsa Kepala Desa ke III) mulai berdiri Sekolah Rakyat (SR) sampai kelas III, yang dilanjutkan pada tahun 1970 berganti Sekolah Dasar sampai kelas VI. Pada tahun 1983 didirikan lagi 1 SD dan tahun 1986 bertambah menjadi 3 SD.
Pada tahun 1997 ketika dipimpin oleh Bapak Suhono desa kami mulai mengalami perubahan dengan adanya pengaspalan jalan DPU yang menjadikan desa kami tidak terisolasi dengan wilayah lain. Dilanjutkan dengan berbagai pembangunan yang menyebabkan kemajuan di desa kami, termasuk adanya listrik masuk desa.
Pada tahun 2003 ketika dipimpin oleh Bapak Yadi desa kami melakukan kerjasama dengan lembaga Plan. Masyarakat sepakat bersatu padu meningkatkan pembangunan didesanya baik fisik maupun non fisik dalam rangka meningkatkan pola kehidupannya bersama lembaga Plan.
Beberapa program dan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan mulai dari sarana pendidikan untuk anak dan orang dewasa sampai dengan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kesehatan dan ekonomi warganya. Kerjasama dengan lembaga Plan masih dilakukan sampai sekarang dan masyarakat berharap semoga dengan adanya kerjasama ini bisa membawa dampak positif bagi kemajuan desa Logandu dimasa yang akan datang.

Sumber RPJMDes Desa Logandu

Sabtu, 08 Oktober 2011

Kita Seharusnya Tak Miskin

Seharusnya kita tak miskin, apalagi menjadi kabupaten termiskin. Karena sesungguhnya kita adalah kabupaten yang kaya. Lihatlah di sebelah selatan membentang samudara biru tempat ikan berenang menanti untuk ditangkap. Lahan urut sewu sangat subur ditanami apa saja, baik untuk jagung, palawija dan semangka. Tengoklah sebelah utara jalan diponegoro akan tampak hamparan sawah menghijau. Sungguh tak pantas kalau kita menyadang gelar salah satu kabupaten termiskin di Jateng.

Berjalanlah dari barat, berhentihah dipantai ayah yang sejuk sambil menikmati ikan bakar di warung bu Nanang, atau bercengkrama di pasir putih pantai menganti. Tengonklah betapa pegunungan kapur kokoh menjulang, diam menyimpan potensi dan pesona. Pegunungan karst yang menyembuyikan gua – gua yang arstitik. Gua Jati Jajar siapa yang tak mengenal, Gua Petruk yang eksotik dan Gua Karang Bolong yang menyimpan sarang burung lawet. Kita begitu kaya potensi wisata , Sungguh tak pantas kalau kita menyadang gelar salah satu kabupaten termiskin di Jateng.

Daerah tengah kabupaten kita adalah persawahan yang sangat subur dengan irigasi teknis. Kita mempunyai dua waduk besar. Disebelah barat kita mempunyai Waduk Sempor dan sebelah timur ada waduk Wadaslintang yang besar dan megah. Kita adalah salah satu kabupatenn lumbung padi di Provinsi Jawa Tengah. Sunngguh tak pantas kalau ada warga miskin yang kelaparan kabupaten ini.

Mari bangkit bersama...

Menuju Kesejahteraan dan Keadilan Sosial di tingkat Desa

Tahap I ( 2005 -2010 )
Meletakan dasar dasar pemerintahan desa yang baik
1. Advokasi Kebijakan di tingkat Kabupaten
1.1. Regulasi Tentang ADD (2004 - 2005 )
1.2. Regulasi Tentang Perda perda tentang Desa ( 2005 -2007 )
2. Penguatan kapasitas dan Pendapingan Tata Kelola Pemerintahan Desa
2.1. Pengenalan dan Penguatan Kakapasitaas tentang Tata kelola Pemerintahan Desa Yang Trasnparan,Partisipatif dan Akuntabel melalui PKMD ( 2005 -2006 )
2.2. Advokasi implemetasi desentralisasi fiskal di tingkat Desa ( 2007 -2009)
2.3. Memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam mencapai pengurangan kemiskinan dan pencapaian MDGs dengan piloting 10 Desa ( 2008 -2010 )
2.4. Replikasi tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam mencapai pengurangan kemiskinan dan pencapaian MDGs pada 449 Desa.

Tahap II ( 2011 -2015 )
Meletakan dasar dasar kemandirian ekonomi Desa
1. Advokasi Kebijakan ditingkat Kabupaten
1.1. Pemetaan Potensi Ekonomi Perdesaan
1.2. Advokasi Regulasi tentang BUMDes ( 2011-2012)
1.3. Advokasi Regulasi tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah ( 2011 -2012 )
2. Membangun Kemandirian Fiskal Pemerintah Desa
2.1. Merintis BUMDes melalui program piloting ( 2011 -2012 )
2.2. Penguatan Kelembagaan dan Replikasi Pendirian BUMDes ( 2012 -2013 )
3. Membangun ekonomi kerakyatan berbasis perdesaan,
3.1. Identifikasi dan pengorganisasian kelompok kelompok ekonomi kerakyatan ( 2010 -2011 )
3.2. Penguatan kapasitas, Kualitas produk , Permodalan dan Pemasaran ( 2012-2014 )
3.3. Membangun jejaring ekonomi kerakyatan antar desa ( 2012 -2015 )

Tahap III ( 2015 - 2020 )
Membangun Kesejahteraan dan Keadilan Sosial Masyarakat Pedesaan.

Jumat, 07 Oktober 2011

Kang Nangapa miskin .... ? Bagian 2

Hujan belum juga mau berhenti, sambil menikamati kopi yang tinggal separo
dialag itupun berlanjut

Q - Kang ...Knapa miskin .... ?
P - pendapatan kurang.
Q - Knapa pendapatanya kurang.. ?.
P - Dagange sepi.
Q - Knapa dagange sepi ... ?
P - kalah bersaing karo supermarket lan mini market, sing siki nang endi endi ana lan saking akehe.
Q - Nang apa supermarket lan mini ma.rket nang endi endi ana lana saking akehe ?
P - Urang ana aturane.
Q - Nang apa urung ana aturane....?
P - urung digawe.
Q - nang apa urung digawe .... ?
P - singkawogan ngawe urung nggawe;
Q - Sapa singkawogan ngawe aturan... ?
P - Bupati kaliyan dewan.
Q - Nang apa bupati lan dewan urung gawe... ?
P - mbuh .... mas ora ngerti.

Tiba tiba petir menyambar, membuat kami terkejut
membuat percakapanku berhenti sementara

Q - Kang Knapa miskin.... ?
P - mbuh .... mas ora ngerti.
Q - Lho......

( wah kok dadi.... melu bingung )

Q - Knapa miskin... ?
P - pendapatane kurang.
Q - knapa pendaptane kurang... ?
P - Dagange kurang lancar.
Q - Knapa dagange kurang lancar.... ?
P - kurang modal.
Q - nang apa ora utang nggo modal...?
P - bugane gede lan ora duwe jaminan.
Q - Nang apa bungane gede.... ?
P - ora ana subsidi bungan nggo pedagang cilik nang pasar.
Q - oo..., ya..ya...

Q - Nang apa ora dwuwe jaminan... ?
P - ora nduwe warisan mas.
Q - Nang apa ora nduwe warisan... ?
P - wong tuaku juga wong ora nduwe ...

( wach kepriben ya... )

Kang Nangapa miskin ... ? Bagian 1

Sebuah dialog emaginer disebuah warung kopi pingir sawah pinggir pinggir desa.

Q - kang Knapa miskin ?
P - ora dwuwe kerjanan
Q - Knapa tidak punya pekerjaan ?
P - tidak punya ketrampilan.
Q - Knapa tidak punya ketrampilan ...?
P - Pendidikan mahal.
Q - Knapa pendidikan mahal ... ?
P - Sekolah ...banyak menarik pungutan dan tidak efesien
Q - Knapa sekolah banyak menarik pungutan ... ?
P - untuk biaya operasional dan investasi.
Q - Knapa menarik biaya operasional dan infestasi ...?
P - Bos dan biaya infestasi dari pemerintah belum sesuai dengan standar pembiayaan.
Q - Knapa belum sesuai.... ?
P - pemerintah daerah tidak memberikan anggaran yang memadai
Q - Knapa pemerintah daerah tidak menganggarkan .... ?
P - Tidak ada kebijakan dari penguasa daerah.

Q - Siapa penguasa anggaran daerah... ?
P - Bupati dan DPRD.
Q - Knapa miskin .... ?
P - Karena Bupati dan DPRD.
Q - Lho......wah .... masa sih kang .... ?

Q - Knapa sekolah tidak efesien .... ?
P - Belum ada sistem managemen keuanga sekolah.
Q - Knapa belum ada sistem managemen keuangan sekolah .... ?
P - Belum ada regulasai ( aturan yang baku ).
Q - Knapa belum ada regulasi .... ?
Q - Belum dibuat.
P - Siapa yang bekewenangan membuat regulasi ditingkat daerah... ? Bupati dan DPRD.

Q - Knapa miskin .... ?
P - Karena Bupati dan DPRD tidak membuat aturan dan kebujakan yang berpihak pada orang miskin

Bersambung ...