Sekelumit Kenangan Dalam Media ( Suara Merdeka )

10 Februari 2011 | 18:30 wib

Kebumen Peringkat Tiga Penduduk Miskin di Jateng

Kebumen, CyberNews. Tingginya angka penduduk miskin di Kabupaten Kebumen memaksa pemerintah kabupaten itu bekerja keras untuk menurunkannya. Bagaimana tidak, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009, angka penduduk miskin di Kebumen masih 25,73% yakni di bawah Provinsi Jateng sebesar 17,48%.
Dengan angka tersebut, menempatkan Kebumen berada di peringkat ketiga dalam hal banyaknya jumlah penduduk miskin tertinggi di Jawa Tengah setelah Kabupaten Wonosobo 25,91 % dan Kabupaten Rembang 25,86%.
"Tentu ini bukanlah prestasi yang membanggakan. Menjadi tugas pemerintah dan semua pihak untuk membuat masyarakat lebih berdaya," ujar Wakil Bupati Djuwarni AMd Pd saat membuka  Konsultasi Publik Pembahasan Raperda Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Hotel Candisari, Kebumen, Kamis (10/2).
Salah satu teroboson yang dilakukan Pemkab Kebumen dalam mengurangi jumlah penduduk miskin adalah dengan membuat regulasi yang mengatur tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Regulasi tersebut sebagai payung hukum dan perwujudan komitmen Pemkab Kebumen dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
"Dengan berbagai upaya ini, tahun 2015 angka kemiskinan di Kebumen ditargetkan turun menjadi 15,45%," ujar Djuwarni.
Berbagai elemen masyarakat mengikuti kegiatan yang digelar Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bekerjasama dengan Plan dan Forum Masyarakat Sipil (Formasi). Antara lain dari satuan kerja di jajaran Pemkab Kebumen, anggota DPRD, akademisi, LSM, dan masyarakat.
Uji publik tersebut juga menghadirkan dua orang narasumber yakni Youri Tenatel dari Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan (TNPK) dan Sekda FITRA Yuna Farhan. Dengan dipandu oleh Mustika Aji dari Formasi, kedua narasumber membedah draft Raperda tersebut sebelum diajukan ke DPRD Kebumen untuk dibahas.
Mereka juga mengktritisi berbagai kelemahan yang ada di dalam draf Raperda setebal sembilan lembar itu. Kepala Bappeda Kebumen H Muji Raharjo SH mengatakan, kemiskinan adalah masalah yang multi demensional. Sehingga penanganannya harus dilaksanakan secara menyeluruh tidak bisa hanya dilakukan secara parsial.
"Melalui penyusunan Raperda dia mengharapkan penanggulangan kemiskinan daoat dilaksanakan secara partisipatif, transparansi, efektif, efisien dan keberlanjutan," ujarnya.
Penanggulangan Kemiskinan
Sementara itu, dalam draft Raperda itu disebutkan bahwa pembiayaan untuk kegiatan program percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten sekurang-kurangnyua 5% dari APBD setelah dikurangi belanja pegawai. Di tingkat desa, pembiayaan untuk kegiatan program percepatan penanggulangan kemiskinan juga sekurang-kurangnya 5% dari total belanja langsung APB Desa.
"Namun yang menjadi kelemahan draf Raperda ini adalah tidak adanya sanksi, misalnya jika ternyata dalam dalam implementasinya alokasi dana tidak mencapai 5% tidak ada sanksi apa-apa," ujar Youri Tenatel.
Di sisi lain, terlepas dari angka kemiskinan yang masih tinggi, Youri Tenatel memuji Pemkab Kebumen karena pengurangan angka kemiskinan termasuk tinggi. Tahun 2008 jumlah penduduk miskin mencapai 27,87% dan di tahun 2009 bisa turun menjadi 25,73%.
"Dengan dilibatkannya masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sangat baik dalam upaya keberlangsungan program tersebut," tandasnya.



 Suara Banyumas

05 April 2010

Cabup Saling Adu Argumentasi

 KEBUMEN - Panasnya suhu politik menjelang Pilkada Kebumen terbawa hingga pelaksanaan debat pasangan calon bupati (cabup) dan wakil bupati (cawabup) di Hotel Candisari, Karanganyar, Kebumen, Sabtu (3/4). Acara yang digelar KPU Kebumen yang berlangsung hingga sore hari itu diwanai  saling sanggah pendapat.

Debat dengan moderator Pandu Purwa dan Dyah Ayu itu memang memberi kesempatan kepada masing-masing calon untuk menyampaikan argumentasi dan menyanggah pendapat calon yang lain. Para pendukung masing-masing pasangan calon itu juga ada kesempatan untuk beradu yel-yel dukungan.

Pendukung pasangan nomor urut satu Rustriyanto SH-dokter Rini Suprapto MKes meneriakan "Rustri menang". Giliran pendukung nomor urut dua, Kiai HM Nashiruddin Al Mansyur-Probo Indartono SE MSi berteriak "Nashpro yes". Disusul kemudian pendukung pasangan cabup-cawabup nomor urut tiga Buyar Winarso SE-Djuwarni AmdPd "Coblos Batike". Dan, pendukug Drs Poniman Kasturo MM-Nur Afifatul Khoeriyah tidak kalah serunya dengan mengatakan, "Pilihan tepat nomor empat".

Pelaksanaan debat itu dikemas tidak bersamaan. Terlebih dahulu menampilkan debat cabup. Empat cabup yang tampil, Rustriyanto, Nashiruddin, Buyar, dan Poniman menjawab pertanyaan dari tiga panelis yakni  Slamet Sujono SH MH (Dosen Fakultas Hukum Untag Semarang), Gunarso Wiwoho SE MM (Dosen STIE Putra Bangsa Kebumen), dan Mustika Aji (Aktivis LSM Kebumen).

Terkait penyelenggaraan debat cabup-cawabup, panelis tidak bisa menyanggah atau menyatakan kurang puas terhadap jawaban masing-masing calon. Panelis hanya bertugas memberi pertanyaan. "Jadi jawaban calon seperti apa terserah penilaian masyarakat," kata Gunarso.  (K5-46) (/)

Suara Banyumas

25 Februari 2008

Rustri Layak Jadi Cawagub

 KEBUMEN - Forum Masyarakat Sipil (Formasi), gabungan aktivis LSM di Kebumen, memandang Dra Hj Rustriningsih MSi layak menjadi cawagub untuk pilgub Juni 2008.

”Kami aktivis Formasi mengucapkan selamat dan berharap Bu Rustri yang mendampingi Pak Bibit Waluyo sukses dalam pilgub nanti,” tandas Sutarjo, Kepala Desa Seling Karangsambung yang juga anggota Jaringan Formasi, kemarin.

Dewan Presidium Formasi Mustika Aji menjelaskan, menyikapi rekomendasi DPP PDI-P yang telah menjatuhkan pilihan cagub-cawagub ke duet Bibit Waluyo dan Rustriningsih, Sabtu lalu pihaknya menggelar diskusi. Intinya, menyikapi peta politik dan mengkaji sosok serta kiprah Rusti yang juga Bupati Kebumen.

Menurut Aji, berdasarkan catatan objektif Formasi, selama menjabat dua periode Rustriningsih terbukti mampu meletakkan dasar tata pemerintahan yang baik. Kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perlahan mulai membaik, transparan, dan akuntabel.(B3-66) 

Selasa, 02 Januari 2007	KEDU & DIY

Refleksi Akhir Tahun

Kecil, Porsi Masyarakat di Perencanaan

KEBUMEN - Selama ini eksistensi kekuatan masyarakat sipil (civil society) di Kebumen telah diakui. Namun gerakan mereka sering tercerai berai dan sulit melahirkan konsensus sebagai kekuatan penyeimbang dari dominasi pemerintah.

Hal itu mengemuka dari Refleksi Akhir Tahun program Institute for Research and Empowerment (IRE) Kebumen di Jalan Pahlawan, Sabtu (30/12) lalu. Dialog dipandu Anang Sabtoni (IRE) itu menghadirkan Mustika Aji (Formasi), Komper Wardopo (Suara Merdeka), dan Akhmad Murtajib (Indipt).
Mustika Aji banyak menyoroti lemahnya peran masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Bahkan selama ini usulan dan ide yang datang dari masyarakat masih amat terbatas. Banyak alasan yang ujungnya membatasi peran masyarakat dalam proses perencanaan anggaran.
''Dalam Musrenbangcam hingga Musrenbang kabupaten, dominasi birokrasi amat kuat. Dari 200 peserta Musrenbang kabupaten, 100 orang lebih adalah birokrat,'' keluh Mustika Aji.
Warisan Sejarah
Komper Wardopo menyatakan, peran pers tetap diperlukan dalam mengontrol tata kelola pemerintahan di daerah. Sinergi LSM dan gerakan sipil dengan media tak boleh terputus dalam mengawasi birokasi pemerintah, agar mereka tidak makin jauh dari kepentingan rakyat.
Pada bagian lain, Wardopo juga menilik aspek sejarah daerah Kebumen. Dari sejarah pendiri Kebumen, mulai Dinasti Arungbinang, Tumenggung Kolopaking dan Kiai Bumidirdjo, mereka selalu mengacu pada elite dinasti Mataram. Bahkan di antara mereka juga ada yang mudah dipecahbelah oleh Belanda. Warisan kultur sejarah itu mungkin tersisa hingga saat ini.
Ada salah satu dinasti yang hanya sekali memerintah, yaitu Purbonegoro sebagai bupati Ambal. Sepenggal sejarah kepemimpinan Purbonegoro yang adil, merakyat, dan berasal dari kaum bawah, sebenarnya layak menjadi teladan.
Sementara Akhmad Murtajib mengajak menulis sebagai alternatif membangun posisi tawar. Kegiatan menulis dalam bentuk buku, buletin maupun di internet bisa sebagai media alternatif dalam melawan dominasi pemerintah.
Apalagi media umum terbatas dalam memuat tulisan, aktivitas LSM, dan gerakan sipil. Tajib mengajak para aktivis membudayakan kegiatan menulis sebagai upaya melahirkan gagasan dan inovasi masyarakat sipil.
Dia juga mengkritik kebiasaan birokrat Pemkab Kebumen yang masih memandang rendah potensi lokal. Misalnya, dalam membuat rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah dan Poldas banyak dipercayakan kepada perguruan tinggi di Yogyakarta dan Purwokerto. (B3-24)

Sabtu, 02 Desember 2006	KEDU & DIY

Anggaran Pendidikan Baru 10,15 Persen

KEBUMEN - Menyikapi Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2007 yang dibahas DPRD Kebumen saat ini, Lembaga Swadaya Umat (LSU) Bina Insani mengaku prihatin. Sebab, anggaran pendidikan ternyata baru tercapai 10,15 persen.

Menurut Sekretaris LSU Bina Insani, Mustika Aji SPd kemarin, setelah mencermati PPAS, pihaknya menemukan anggaran bidang pendidikan nongaji Rp 70.910.780.000. Dibandingkan pendapatan daerah yang angkanya berkisar Rp 698 miliar, berarti baru sekitar 10,15 persen untuk sektor pendidikan.
Aji menyatakan, angka 38,93 persen anggaran bidang pendidikan yang tercantum dalam kebijakan umum APBD dan PPAS 2007 bisa mengecoh publik. Pasalnya, setelah ditelusuri, masih menggabungkan antara alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dengan gaji guru SMPN, SMAN dan SMKN.
''Berarti masih jauh dari amanat undang-undang sebesar 20 persen. Untuk itu, kami meminta DPRD dan Pemkab dalam membahas PPAS menambah alokasi anggaran pendidikan hingga 20 persen pada tahun 2010 nanti.''
Aji mengemukakan, anggaran bidang pendidikan itu tersebar pada program dan kegiatan Dinas Pendidikan sekitar Rp 49 miliar, program dan kegiatan SMPN, SMUN dan SMKN Rp 11,4 miliar, dan program kegiatan di sekretariat daerah Rp 11,4 miliar. Keseluruhan anggaran tersebut terdistribusikan pada 13 program.
Sudah Proporsional
Aji mengakui, melihat distribusi anggaran pada masing-masing program memang sudah baik dan proporsional. Hal itu setidaknya bisa dilihat dari besarnya anggaran untuk program wajib belajar 9 tahun mencapai 36,52 persen dan program pendidikan menengah 24,96 persen.
''Menurut kami, tambahan alokasi anggaran untuk bidang pendidikan seyogianya dialokasikan untuk penambahan program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan serta pendidikan nonformal.''
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD KH Dawami Misbah justru sedikit kaget dengan besaran anggaran pendidikan hanya 10,15 persen. Sebab, setahu dia, untuk tahun ini sudah 11 persen. ''Jika angka yang disodorkan Bina Insani itu benar, kami malah prihatin,'' tandas wakil rakyat dari FKB itu.
Menurut pendapat KH Dawami, semestinya secara bertahap Pemkab harus menaikkan anggaraan pendidikan. Dengan begitu, pada saatnya bisa memenuhi amanat undang-undang, yakni sebesar 20 persen dari APBD.
Pihaknya juga mengingatkan eksekutif, sesuai komitmen selama ini, menempatkan bidang pendidikan sebagai prioritas. Karena itu, tidak ada alasan untuk mengurangi anggaran bidang pendidikan.
Terkait anggaran peningkatan mutu pendidikan dan sektor pendidikan nonformal, Dawami menyatakan persetujuannya. Apalagi sektor nonformal, seperti kegiatan pelatihan dan keterampilan, memang dibutuhkan, untuk menyiapkan generasi muda masuk dunia kerja dan bisa mengurangi pengangguran. (B3-24)

Selasa, 07 Maret 2006	KEDU & DIY

Kegiatan Lembaga Pendonor Tumpang-tindih

KEBUMEN - Kegiatan lembaga donor di Kabupaten Kebumen belakangan ini semakin tumpah-tindih akibat kian banyak aktivitas yang hampir sejenis. Untuk itu, kalangan LSM, Pemkab, dan wakil donor perlu bertemu.

Salim Wasdy dari Institut Studi untuk Penguatan Masyarakat (Indipt) kemarin mengemukakan, telah meminta wakil dari lembaga donor serta Pemkab dan LSM segera menggelar pertemuan segitiga. Pertemuan itu penting agar tidak terjadi tumpang-tindih kegiatan.
Menurut keterangan dia, beberapa waktu lalu Indipt kedatangan wakil dari Bank Dunia dan The Asia Foundation. Dari evaluasi terbatas itu memunculkan perlunya pertemuan ketiga pihak agar kegiatan yang didanai atau didukung donor saling melengkapi serta ada pembagian tugas ataupun peran.
Mustika Aji dari Forum Masyarakat Sipil (Formasi) mengungkapkan, dari berbagai kegiatan lembaga donor membuat masyarakat dan LSM beserta civil society (CSO) kerepotan memantaunya.
Dia mengungkapkan, ada satu desa menerima sekaligus tiga sampai empat kegiatan. Misalnya beberapa desa di Kecamatan Karanggayam. Selain mendapat proyek fisik, masih ada pendampingan dan program sarana prasarana yang menumpuk di satu desa saja.
''Padahal, masih banyak desa lain belum kebagian paket bantuan atau program. Jika terus dibiarkan, asas manfaat yang diharapkan menjadi kurang efektif,'' ujar aktivis LSM Bina Insani itu.
Sementara itu, Petruk M Basikun dari Dewan Tani menekankan, banyak kegiatan lembaga donor namun selama ini pemain utamanya tetap para pendatang. Dengan kata lain, masyarakat lokal kurang dilibatkan dalam menangani program-program donor.
''Akibatnya, kita terus terpinggirkan. Padahal, semestinya muara kegiatan lembaga donor yang makin banyak itu untuk kesejahterana rakyat Kebumen.''
Teguh Purnomo dari Serikat Pekerja Hukum Progresif mengakui, makin banyak LSM melakukan advokasi dan pendampingan. Idealnya, kalangan LSM yang melakukan adokasi itu mandiri dahulu. Hal itu agar keberadaan LSM tidak menjadi bagian dari masalah namun harus bisa memecahkan persoalan.
Kepala Bagian Tata Usaha Bappeda Ir H Djoenedi Fatchurahman MSi mengungkapkan, prinsipnya Kebumen terbuka untuk kegiatan dari negara donor. Namun, perlu ada sinkroninasi untuk meningkatkan manfaat kegiatan tersebut.
Djoenedi mengatakan, dewasa ini semakin banyak program yang diprakarsai lembaga donor. Namun, kadang memang terjadi kegiatan agak serupa atau tumpang-tindih. Belum lagi beberapa tujuan kegiatan itu kadang tidak selaras dengan kondisi di daerah.
Dia mencontohkan, semestinya mekanisme perencanaan hanya satu kali, yaitu musyawarah perencanana pembangunan (musrenbang). Namun, berbagai kegiatan ada yang harus melalui musrenbang sehingga tidak efektif. (B3-55j)

Jumat, 02 Juli 2004	KEDU & DIY

2015, Akses Air Minum Harus Tercukupi

KEBUMEN- Indonesia termasuk negara yang menyetujui kesepakatan global pada 2015, yaitu akses air minum terhadap seluruh warga harus tercukupi. Kini Bappenas tengah menyusun kebijakan nasional air minum berbasis masyarakat.

Hal itu terungkap pada paparan penyusunan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) di Bappeda Kebumen, Kamis kemarin. Paparan dibuka Kepala Bappeda H Budi Utomo SH, menghadirkan fasilitator dari Water Supply and Sanitation Policy and Action Planning Project (Waspola).
Menurut penuturan Sobari dari Waspola, proyek itu dilaksanakan Pemerintah RI melalui kelompok kerja lintas departemen dan diketuai Bappenas. Pihak yang terkait adalah Departemen Kimpraswil, Departemen Kesehatan, Depdagri, dan Departemen Keuangan.
Pihaknya selama enam bulan menjadi pendamping intensif untuk menghasilkan rencana kerja daerah. Adapun bagi daerah, diharapkan mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi pelayanan AMPL bagi arah pembangunan yang efektif.
Selain itu, untuk menemukan aspek dan faktor yang memengaruhi keberlanjutan pembangunan partisipatif serta menumbuhkan kesadaran dan partisipasi semua pihak dalam upaya keberlanjutan pembangunan AMPL.
Tim Kerja Daerah
Sobari mengemukakan, daerah diminta menyediakan tim kerja daerah yang aktif, dana operasional kerja, dan dana pemdamping kegiatan fasilitasi kebijakan, serta menyelenggarakan dialog kebijakan daerah yang melibatkan stakeholder yang luas termasuk DPTD, perguruan tinggi, LSM, dan unsur yang terkait.
Sementara itu, Camat Bonorowo Helmi Sabry SSos mengatakan, fasilitator program tersebut agar berhati-hati dan mempertimbangkan dampak keberhasilan di lapangan. Sebab, program sejenis dahulu pernah ada namun lebih sering gagal.
Sementara itu aktivis LSM Bina Insani Mustika Aji SPd mengungkapkan, persoalan air merupakan hal yang kompleks, apalagi Kebumen memiliki spesifikasi daerah rawan banjir. Namun, ada daerah pegunungan selalu dilanda kekeringan tiap musim kemarau.
Sebelumnya, Kepala Bappeda H Budi Utomo menyebutkan, air merupakan kebutuhan vital manuisa sehingga hendaknya menjadi kepedulian semua pihak. Dia mengharapkan masukan dan peran aktif semua komponen baik pemerintah maupun swasta untuk menyusun kebijakan AMPL di daerah. (B3-20j)
Latar Belakang Masalah AMPL
Kurang efektif dan efisien investasi yang telah dilakukan pada pembangunan prasarana dan sarana AMPL.
Air hanya dipandang sebagai benda sosial.
Keterbatasan kemampuan pemerintah. (j)

Selasa, 11 Mei 2004	KEDU & DIY

DPRD Bahas Dua Perda Irigasi
KEBUMEN - Subdinas Pengairan DPU Kebumen saat ini mengajukan dua peraturan daerah (perda) tentang irigasi. Pertama, Perda tentang Izin Pemakaian Tanah Pengairan. Kedua, Perda tentang Retribusi Izin Pemakaian Tanah Pertanian.
Ketua DPRD H Budi Utomo AMM, Senin (10/5), menyatakan mengundang Kepala DPU, Kepala Subdinas Pengairan, Bagian Hukum, beberapa camat, LSM Bina Insani, LKPM Swadiri, dan warga masyarakat pemakai tanah pengairan untuk dengar pendapat.(B3-76)

Senin, 7 April 2003	Jawa Tengah - Kedu & DIY

Kebijakan Bupati Dinilai Kurang Terfokus

• Juga Muncul Isu Akan Menolak LPJ

KEBUMEN- Aktivis Lembaga Swadaya Umat Bina Insani Mustika Aji menilai, kebijakan Bupati Kebumen Rustriningsih selama ini kurang terfokus. Dia khawatir, jika opini keberhasilan terus dikembangkan di media, justru tidak objektif dan bisa membodohi masyarakat.
"Sebab, kenyataan di lapangan masih tidak jelas," ungkap Aji pada dialog penyerapan aspirasi di DPC PKB Kebumen Jalan Kutoarjo, kemarin. Acara itu dihadiri Sekretaris DPC Yazid Mahfudh, segenap anggota FKB, LSM, ormas, dan sejumlah mahasiswa.
Aji juga menyoroti acara tanya jawab di radio dengan Bupati dan mengkritik soal keberhasilasan proyek fisik rata-rata 100%. Hal itu muncul pada LPJ Bupati 2002. Sementara itu, untuk pemberdayaaan ekonomi dan kaum perempuan, dia menganggapnya kurang menyentuh sasaran.
Ketua PMII Cabang Kebumen Khotimah menyoroti APBD 2003. Dia berpandangan, APBD tersebut cenderung membesarkan anggaran fisik. Untuk anggaran pendidikan, masih sangat minim. Padahal, anggaran pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat diperlukan.
Yunus Anies - ustad dari Gombong, mengkritik manajemen pemerintahan di Pemkab Kebumen. Dia mengungkapkan, parameter keberhasilan pembangunan tidak jelas serta proses politik mengarah ke demokrasi cacah jiwa.
Masukan Fraksi
Wakil Ketua DPC PKB Drs Salim Wazdi MPd menyatakan sebenarnya dialog dengan kader diadakan rutin untuk membahas topik tertentu. Khusus menanggapi LPJ Bupati 2002, pihaknya perlu menyerap aspirasi dari komponen masyarakat sebagai masukan bagi fraksi di DPRD.
Bupati Rustriningsih yang dimintai konfirmasi menegaskan, bila semua pihak mau jujur sebenarnya proses politik di Pemkab saat ini sedang mencari bentuk. Jika ada kekurangan, itu wajar. Namun dia juga meminta agar penilaian dilakukan secara objektif.
Artinya, lanjut Bupati, jangan hanya karena ada keinginan seperti bargaining menjelang keputusan LPJ, muncul penilaian semua dianggap gagal. Lalu faktor prestasi dan keberhasilan diabaikan.
Mengenai dialog radio lewat "Selamat Pagi Bupati" yang mengudara tiap pagi di In FM selama 30 menit, jelas Bupati, merupakan salah satu bentuk penyerapan aspirasi. Dengan demikian, dia mengharapkan semua pihak bisa berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pengambilan kebijakan.
"Kami sadar, tidak semua yang dilakukan pemerintah benar. Justru itulah kami berdialog secara terbuka dengan harapan setiap masukan masyarakat secepatnya ditindaklanjuti," paparnya.
Tentang keberhasilan pembangunan, Bupati mengakui ada pula proyek fisik yang gagal, seperti pembangunan jembatan Mangir. Namun untuk yang lain, karena menyangkut anggaran, memang harus dilaporkan selesai 100%. Menyinggung isu dua fraksi akan menolak LPJ, Bupati menyatakan tidak masalah. (B3-80j)