Rabu, 13 Februari 2013

JADWAL FORUM SKPD TAHUN 2013


1
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN / Senin, 25 Februari 2013
2
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN/  Selasa, 26 Februari 2013
3
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR /Rabu, 27 Februari 2013
4
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN/ Kamis, 28 Februari 2013
5
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH /   Senin, 25 Februari 2013
6
DINAS  NAKERTRANSOS /Selasa, 26 Februari 2013
7
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN /  Rabu, 27 Februari 2013
8
KANTOR KETAHANAN PANGAN / Kamis, 28 Februari 2013
9
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL/  Senin, 4 Maret 2013

BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
10
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP  /  Senin, 18 Februari 2013
11
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH/  Selasa, 19 Februari 2012
12
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL /  Rabu, 20 Februari 2013
13
DINAS PEKERJAAN UMUM /  Kamis, 21 Februari 2013
14
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  /  Senin, 25 Februari 2013

BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA
15
DINAS KESEHATAN / Senin, 18 Februari 2013
16
DINAS DIKPORA/Selasa, 19 Februari 2013
17
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA/ Rabu,  20 Februari 2013
18
SEKRETARIAT DPRD  /  Kamis, 21 Februari 2013
19
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK/ Kamis, 21 Februari 2012
20
SEKRETARIAT DAERAH/Senin, 25 Februari 2013
21
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH/ Senin, 25 Februari 2013
22
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL/Selasa, 26 Februari 2013
23
INSPEKTORAT/Selasa, 26 Februari 2013
24
BAPPEDA/Rabu, 27 Februari 2013
25
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                          Rabu, 27 Februari 2013
26
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA/Kamis, 28 Februari 2013
27
BAPERMADES/Kamis, 28 Februari 2013
28
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH /  Senin, 4 Maret 2013
29
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  /  Senin, 4 Maret 2013

Senin, 11 Februari 2013

JADWAL KEGIATAM PEMBENTUNKAN BPD 2013-2019



NO
KEGIATAN
PELAKSANAAN


1
Persiapan Administrasi
28 s/d
31 Januari 2013

2
Rapat Persiapan Tk. Kabupaten (Rapat Tim)
31 Januari 2013

3
Sosialisasi  Tingkat Kabupaten
4 Februari 2013

4
Sosialisasi  Tingkat Kecamatan
5 s/d 
13 Februari 2013

5
Pembentukan Panitia Pelaksana Tk. Desa
14 s/d 
20 Februari 2013

6
Pembentukan Panitia Pelaksana Tingkat WP
15 s/d
21 Februari 2013

7
Pengumuman dan Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD   dan anggota BPD Antar Waktu oleh Panpel Tk. WP
17 s/d
23 Februari 2013

8
Pengajuan Bakal Calon Anggota BPD dan Calon Anggota BPD oleh Panpel Tk.WP kepada Panpel Tk Desa
18 Feb s/d 4 Maret 2013

9
Verifikasi kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota BPD dan Bakal Calon Anggota BPD oleh Panpel Tk. Desa
5 Maret 2013

10
Bakal Calon melengkapi kekurangan persayaratan administrasi di Panpel Tk Desa
6 s/d 15 Maret 2013

11
Pengumuman Bakal Calon Anggota BPD dan Bakal Calon Anggota BPD Antar Waktu yang telah memenuhi persyaratan administrasi
18 s/d 22 Maret 2013

12
Pelaksanaan musyawarah penetapan Calon Anggota BPD dan Calon Anggota BPD Antar Waktu serta laporan hasil musyawarah oleh Panpel Tk. Desa Kepada kepala Desa
23 Maret s/d 6 April 2013

13
Penyampaian laporan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat peresmian
8 s/d 10 April 2013

14
Pemberhentian Anggota BPD Periode 2007 - 2013
11 s/d 15 April 2013

15
Peresmian dan Pelantikan Anggota BPD dengan Keputusan Bupati
11 s/d 24 april 2013

16
Monitoring dan Evaluasi
2 Bulan




Minggu, 10 Februari 2013

Mengembalikan " Kewibawaan " BPD

Dalam waktu dekat ini  sebagian besar desa di Kabupaten Kebumen akan menyelengarakan hajatan besar berupa pemilihan BPD dan pemilihan Kepala Desa. Sebuah moment yang akan sangat mempengaruhi perjalanan desa selama lima tahun kedepan, bagai mana tidak disaat itu mereka akan memilih anggaota BPD sebagai manifestasi keterwakilan dan permusyawartan serta memilih Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di tingkat desa. BPD dan Kepala Desa inilah yang membentuk Pemerintahan Desa sehingga sebenarnya kedudukan BPD sangat strategis.

Diantara  dua momen tersebut pemilihan Kepala Desa lebih mendapatkan perhatian masyarakat dibanding dengan pemilihan anggota BPD.  Banyak masyarakat desa tidak begitu perduli dengan pemilihan BPD setidaknya fonomena ini muncul setelah lahirnya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 72 tahun 2005 tentang Desa dimana dalam kedua peraturan tersebut menurut beberapa pihak dirasa “mengebiri ” eksistensi BPD jika di bandingkan dengan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.  Disisi lainya kapasitas serta pendanaan untuk BPD juga kurang mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah daerah maka tak aneh jika beberapa desa BPD  menjelma menjadi lembaga ” tukang stempel “ kebijakan Kepala Desa dibanding sebagai lembaga permusyawaratan yang mempunyai fungsi kontrol dan regualtor.

Hal tersebut diatas tentunya  menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengembalikan “kewibaawaan”  BPD.  Beberpa langkah bisa di tempuh mulai dari keseriusan dalam memberikan fasilitasi pemilihan BPD, penguatan kapasitas anggota BPD secara berkelanjutan serta penyedian dana operasional  bagi BPD agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang di embannya. Dengan semakin kuatnya BPD diharapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik kedepan akan bisa diwujudkan.

Rabu, 30 Januari 2013

Apa Kabar Reformasi Birokrasi



Dalam era reformasi saat ini reformasi birokasi  terasa masih tertinggal dibanding reformasi di bidang lainya.  Wakil Presiden Boediono menyatakan, sebagian aspek dari program reformasi birokrasi harus dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.( www.kompas.com Jumat, 25 Januari 2013 ). Tapi apakah masyarakat secara umum sudah merasakan reformasi birokrasi ? apakah masyarakat sudah mendapatkan pelayanan yang terbaik dalam memenuhi hak-hak dasar mereka ? pertanyaan pertanyaan ini seharusnya muncul di benak para birokrat itu juga yang seharisnya selalu membuat mereka gelisah.  Karena birokrat adalah pelayan masyarakat bukan penguasa yang harus dilayani masyarakat.

    Seperti saudara saya selalu berharap untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari para birokrat yang telah dibayar dari uang pajak yang telah kita bayarkan.  Apa kabar reformasi birokrasi sungguh aku menantimu.