Satu Tim Monevpa Untuk Semua, Catatan Kecil Untuk PNPM Integrasi

Masyarakat pada hakekatnya adalah pelaku dan penerima manfaat dari pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah Desa, Kabupaten , Propinsi, maupun Pemerintah pusat. Ia adalah subjek yang punya kehendak ( aspirasi ) terhadap pembangunan sekaligus klein yang berhak menyatakan puas dan tidak puas akan hasil pembangunan. Lebih jauh dari itu karena pembangunan dibiayai dari dana rakyat maka ia juga berhak untuk berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun ikut terlibat dalam monitoiring dan evaluasi pembangunan untuk ikut memastikan agar pembangunan tetap berjalan pada jalurnya serta menjaga efektifitas dan efesiensi.

Namun demikinan kesadaran akan partsisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi didalam masyarakat dan pemerintah masih sangat rendah. Ada “ ketidak pedulian “ akan pentingnya monitoring dan evaluasi partisipatif dikalangan masyarakat setidaknya ia tidak segemuruh jika dibandingkan ketika masyarakat diajak untuk ikut terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hal demikian disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan pentinya monitoring dan evaluasi partisipatif serta ketertupan informasi akan seluk beluk pelaksanaan pembangunan. Disisi lain juga masih ada perasaan “ risih” dikalangan pemerintah khususnya pelaksana kegiatan jika ada monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Dikalangan pelaku program penanggulangan kemiskinan ( PNPM ) kegiatan monitoring dan evaluasi partisipatif bukalah barang yang asing, hampir disemua skim program PNPM selalu ada monitoring dan evaluasi partisipatif. Diera integrasi saat ini sudah seharusnyalah kegiatan monitoring dan evaluasi partisipatif ditingkat desa di integrasikan, sangat aneh ketika integrasi berhenti pada pada sisi perencanaanya saja. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membentuk satu Tim Monitoring dan Evaluasi di tingkat desa yang dilakukan secara partisipatif. Tugas Tim tersebut memonitoring semua kegiatan pembangunan yang ada di tingkat desa baik yang dilaksankan oleh PNPM, Pemerintah Desa ( bersumber dri APBDes ) maupun pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat. Hasil dari Monitoring dan Evaluasi tersebut kemudaian dipertanggujawabkan pada forum forum musyawarah ditingkat desa.

Untuk memulai hal tersebut pokja CBM pada Ruang Belajar Masyarakat ( RBM ) dapat berperan menguatkan kapasitas dan mendorong terbentuknya Satu Tim Monitoring dan Evalauasi yang terintegrasi ditingkat Desa.